Kabarnoken.com- Ketegangan di Papua semakin memuncak dengan aksi kekerasan yang melibatkan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam beberapa insiden terbaru, kelompok ini semakin terlihat menggunakan taktik yang sangat berbahaya, yaitu berlindung di balik masyarakat sipil untuk menghindari tindakan aparat keamanan. OPM menjadikan warga Papua sebagai “tameng hidup,” memanfaatkan keberadaan mereka untuk melindungi diri dari pengejaran TNI dan Polri.
Taktik ini telah menambah kerumitan dalam upaya penegakan hukum dan menjaga kedamaian di Papua. Para pelaku kekerasan dan teror ini sering kali menyusup ke dalam komunitas masyarakat, berbaur dengan warga setempat untuk menghindari deteksi dan penangkapan. Keberadaan mereka yang kerap bersembunyi di tengah-tengah masyarakat membuat operasi militer dan polisi menjadi semakin sulit dilakukan, sementara warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik tersebut menjadi korban dari taktik tersebut.
Salah satu dampak paling signifikan dari taktik yang digunakan oleh OPM ini adalah semakin terperangkapnya warga sipil dalam konflik yang sebenarnya bukan pilihan mereka. Banyak masyarakat Papua yang terjebak antara dua kekuatan, yaitu kelompok separatis yang menggunakan mereka sebagai tameng hidup dan aparat keamanan yang berusaha menumpas kelompok separatis tersebut. Akibatnya, banyak warga yang tidak terlibat dalam konflik merasa terpaksa harus memilih untuk tetap diam atau bahkan mendukung kelompok separatis demi keselamatan mereka.
Kondisi ini membuat warga Papua hidup dalam ketakutan. Di satu sisi, mereka merasa terancam oleh OPM yang menganggap mereka sebagai ancaman atau pengkhianat jika tidak mendukung perjuangan mereka. Di sisi lain, mereka juga khawatir jika berinteraksi dengan aparat keamanan, mereka akan dicap sebagai pendukung negara dan menjadi target dari kelompok separatis.
“Tidak ada jalan yang benar bagi kami. Kami hanya ingin hidup dengan tenang, tetapi sekarang kami terus-menerus terjebak dalam konflik yang tidak pernah kami pilih,” kata seorang warga yang tinggal di Kabupaten Nduga, salah satu wilayah yang sering dilanda kekerasan, Kamis (3/4/2025).
Selain itu, para pemimpin masyarakat dan tokoh adat di Papua mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait pola kekerasan ini. Mereka menganggap bahwa masyarakat adat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, yang sebagian besar bergantung pada pertanian dan perikanan, tidak memiliki pilihan selain tunduk pada tekanan dari OPM atau aparat keamanan. Hal ini memicu polarisasi yang tajam di dalam masyarakat.
OPM diketahui menggunakan taktik ini untuk melindungi diri mereka dari operasi militer yang semakin intensif. Dengan bersembunyi di tengah masyarakat, kelompok separatis ini berharap bisa menghindari deteksi dan penangkapan. Mereka berusaha untuk menjaga keberadaan mereka di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pasukan keamanan, sementara masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik ini menjadi korban taktik tersebut.
Kelompok OPM juga diketahui kerap memaksa warga setempat untuk membantu mereka dengan cara-cara yang tidak langsung, seperti memberikan tempat berlindung atau mendukung aktivitas mereka secara diam-diam. Dalam beberapa kasus, warga yang menolak bisa menjadi sasaran kekerasan. Beberapa laporan yang diterima dari pihak berwenang mengungkapkan bahwa warga yang tidak mengindahkan perintah dari OPM sering kali diancam atau dipaksa untuk bekerja sama dengan mereka.
“OPM sering mengancam warga yang tidak mendukung mereka. Mereka menggunakan senjata untuk menakut-nakuti dan seringkali menyembunyikan diri di antara warga yang tidak terlibat langsung dalam konflik ini,” ujar seorang anggota TNI yang bertugas di wilayah pegunungan Papua.
Tak hanya itu, OPM juga melakukan serangan terhadap pihak-pihak yang dianggap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, termasuk pekerja infrastruktur dan masyarakat sipil yang mereka anggap sebagai mata-mata. Serangan-serangan ini semakin memperburuk ketidakamanan di Papua, di mana kehidupan masyarakat terancam setiap saat.
Pihak berwenang di Papua, baik dari TNI maupun Polri, menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menindak tegas kelompok separatis OPM yang menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup. Namun, operasi di lapangan semakin sulit dilakukan mengingat kedekatan kelompok separatis dengan masyarakat setempat. Aparat keamanan pun dihadapkan pada dilema antara menegakkan hukum dan menjaga keselamatan warga sipil.
Brigadir Jenderal Ahmad, Kapolda Papua, dalam konferensi pers yang digelar baru-baru ini menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. “Kami berusaha melindungi warga sipil dan menegakkan hukum, namun kami juga harus berhati-hati agar tidak ada warga yang tidak bersalah menjadi korban. Kami akan meningkatkan operasi dengan melibatkan masyarakat adat dalam upaya menciptakan keamanan,” ujarnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, aparat keamanan juga telah meningkatkan patroli dan operasi bersama di wilayah-wilayah yang diketahui menjadi tempat persembunyian OPM. Selain itu, pemerintah daerah juga meminta bantuan dari tokoh adat dan pemuka masyarakat untuk mengajak warga berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan perdamaian.
Masyarakat Papua, baik yang tinggal di kota-kota besar maupun di daerah pedalaman, sangat mendambakan perdamaian yang sudah lama mereka idamkan. Keamanan yang terjamin adalah syarat utama bagi mereka untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Warga berharap bahwa kelompok separatis seperti OPM bisa menghentikan aksi kekerasan yang hanya merugikan masyarakat sipil.
Para tokoh adat dan pemimpin masyarakat juga terus mendorong pentingnya dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang berkonflik di Papua. Mereka berharap dapat menemukan solusi damai yang akan mengakhiri kekerasan dan memberi ruang bagi pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
“Kami ingin masyarakat Papua bisa hidup dengan damai tanpa merasa terancam. Kami ingin anak-anak kami bisa tumbuh dalam suasana yang aman dan sejahtera,” ujar seorang tokoh adat dari Kabupaten Intan Jaya.
Taktik yang digunakan oleh kelompok OPM untuk berlindung di balik masyarakat sipil dan menjadikan warga Papua sebagai tameng hidup telah menciptakan ketegangan yang semakin memperburuk situasi di Papua. Warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik ini semakin terancam keselamatannya, baik dari ancaman kekerasan oleh OPM maupun dari operasi militer yang dilakukan oleh aparat keamanan.
