Kabarnoken.com- Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua Pegunungan dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, khususnya tambang emas. Sayangnya, potensi besar ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal akibat gangguan keamanan yang terus-menerus terjadi, terutama dari kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Alih-alih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua, wilayah Yahukimo justru masuk dalam daftar kawasan rawan konflik yang menghambat investasi, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik. Situasi ini diperparah dengan meningkatnya aktivitas kekerasan oleh kelompok bersenjata yang kerap menyerang warga sipil maupun pekerja proyek pemerintah.
Sejumlah survei geologi dan testimoni masyarakat lokal menyebutkan bahwa wilayah Yahukimo, terutama di Distrik Seradala, memiliki potensi tambang emas yang cukup signifikan. Penemuan-penemuan emas secara tradisional di sungai-sungai kecil dan lereng bukit menandakan keberadaan kandungan emas yang bisa dikembangkan secara profesional dan berkelanjutan.
Namun, hingga saat ini, belum ada investasi besar yang masuk untuk mengelola potensi tersebut. Banyak investor dan kontraktor pertambangan enggan mengambil risiko akibat situasi keamanan yang tidak menentu. Gangguan dari kelompok bersenjata seperti penyanderaan, pemalakan, hingga pembunuhan terhadap pekerja menjadi hambatan utama.
Dalam beberapa kasus, para penambang rakyat bahkan menjadi korban kekerasan, baik dari konflik horizontal maupun dari intimidasi oleh kelompok separatis.
Kehadiran OPM di wilayah Yahukimo telah berdampak langsung terhadap iklim usaha dan pembangunan daerah. Kelompok ini seringkali menolak kehadiran pemerintah dan proyek pembangunan dengan alasan memperjuangkan kemerdekaan Papua. Namun ironisnya, tindakan-tindakan mereka justru menyasar fasilitas umum dan warga sipil, yang secara tidak langsung menekan ruang hidup dan ekonomi masyarakat asli Papua sendiri, Senin (14/4/2025).
Pada awal 2025, sebanyak 11 penambang emas dilaporkan tewas di Distrik Seradala dalam insiden kekerasan yang diduga melibatkan kelompok bersenjata. Peristiwa tersebut tidak hanya memunculkan ketakutan di tengah masyarakat, tetapi juga menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Yahukimo tidak dapat dimanfaatkan selama tidak ada jaminan keamanan yang nyata.
Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, dalam beberapa kesempatan menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi keamanan yang tidak stabil. Ia menegaskan bahwa potensi emas di daerahnya bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat OAP (Orang Asli Papua), namun semua itu masih sebatas harapan karena minimnya rasa aman.
“Kami punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi apa gunanya kalau orang tidak bisa bekerja, berinvestasi, atau bahkan sekadar berjalan aman di kampungnya sendiri?” kata Didimus dalam sebuah wawancara lokal.
Pemerintah daerah juga telah mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan pengamanan di wilayah tambang potensial, serta mempercepat program-program pembangunan berbasis kesejahteraan yang mampu menggerus simpati terhadap gerakan separatis.
Pihak aparat keamanan sendiri saat ini terus melakukan operasi penegakan hukum di wilayah rawan, termasuk di distrik-distrik yang menjadi jalur mobilitas kelompok bersenjata. Namun operasi ini menghadapi tantangan berat karena medan yang sulit dan keterbatasan akses komunikasi.
Masyarakat Yahukimo, terutama generasi muda, menyatakan keinginan besar untuk hidup damai dan menikmati hasil kekayaan alam mereka secara adil. Mereka berharap ada titik terang dalam upaya perdamaian dan pengamanan wilayah agar aktivitas ekonomi dan pembangunan bisa berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami ingin sekolah, kami ingin kerja, kami tidak mau terus-terusan hidup dalam ketakutan,” ujar Lani Wetipo, seorang pemuda dari Distrik Dekai yang mengaku kehilangan dua kerabatnya akibat konflik bersenjata.
Yahukimo adalah potensi emas yang belum tergarap, bukan karena kekurangan sumber daya, tapi karena kekurangan rasa aman. Selama OPM terus menggunakan cara-cara kekerasan, dan masyarakat terus dijadikan tameng atau korban, maka kemajuan di wilayah ini akan tetap menjadi impian yang tertunda. Pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adat perlu duduk bersama untuk menciptakan Papua yang damai dan sejahtera bagi semua.
