Kabarnoken.com- Di tengah semangat membangun dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Papua, kehadiran dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) justru dinilai mencederai nilai-nilai perjuangan sejati rakyat Papua. Bukan menjadi simbol perlawanan yang bermartabat, OPM kini dipandang lebih banyak membawa penderitaan bagi masyarakat sipil, khususnya mereka yang hidup di wilayah-wilayah konflik.
Berbagai kalangan, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, aktivis kemanusiaan, hingga masyarakat sipil sendiri, semakin vokal menyuarakan penolakan terhadap praktik kekerasan yang dilakukan OPM. Mereka menegaskan bahwa perjuangan sejati bagi rakyat Papua harus didasarkan pada prinsip damai, bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Kelompok OPM yang awalnya mengklaim sebagai representasi perjuangan rakyat Papua kini dinilai telah kehilangan arah perjuangannya. Aksi-aksi bersenjata, pembakaran fasilitas umum, penyanderaan tenaga pendidik dan medis, serta pembunuhan terhadap warga sipil menjadi catatan kelam yang tidak sejalan dengan aspirasi mayoritas masyarakat Papua.
Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ini juga melakukan pemerasan terhadap warga, memaksa mereka memberikan bahan makanan, uang, atau hasil kebun. Jika menolak, warga diancam atau bahkan diserang. Hal ini tidak hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di daerah-daerah terdampak.
“Perjuangan yang benar tidak membunuh rakyat sendiri. Tidak membakar sekolah, tidak menyandera guru, dan tidak menghancurkan fasilitas kesehatan,” ujar Pendeta Markus Wonda, tokoh gereja dari Wamena. “Apa yang dilakukan OPM saat ini hanya menciptakan luka dan trauma di hati rakyat Papua” Jumat (18/4/2025).
Mereka yang paling menderita akibat kekerasan OPM adalah masyarakat sipil, terutama perempuan, anak-anak, dan lansia. Di beberapa wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan Maybrat, ribuan warga terpaksa mengungsi karena kampung mereka dijadikan medan konflik oleh kelompok bersenjata. Mereka hidup dalam kondisi serba kekurangan, jauh dari akses pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber penghidupan.
Laporan dari berbagai lembaga kemanusiaan menunjukkan bahwa kondisi pengungsi sangat memprihatinkan. Anak-anak tidak bisa bersekolah, ibu-ibu kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh total.
“Rakyat Papua tidak ingin hidup dalam konflik terus-menerus. Mereka ingin hidup damai, bekerja, menyekolahkan anak-anak mereka, dan mendapat layanan kesehatan. Kekerasan hanya menjauhkan kita dari masa depan yang kita dambakan,” ujar Yohana Magai, aktivis perempuan asal Jayapura.
Banyak tokoh adat dan kepala suku menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan OPM bertentangan dengan nilai-nilai luhur masyarakat Papua. Dalam budaya Papua, musyawarah, persaudaraan, dan penghormatan terhadap kehidupan sangat dijunjung tinggi. Apa yang dilakukan oleh OPM dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap warisan budaya dan cita-cita Papua yang damai.
“Kami tidak mengajarkan anak-anak kami untuk membunuh. Kami tidak pernah mewariskan kebencian. Tapi sekarang, yang kami lihat adalah kelompok yang mencuri nama perjuangan dan mengotori tanah ini dengan darah,” kata Kepala Suku Besar di Pegunungan Tengah.
Ia juga menyerukan agar generasi muda Papua tidak lagi terpengaruh oleh provokasi kelompok-kelompok yang membawa senjata dan janji kosong. “Masa depan kita bukan di balik senjata, tapi di balik buku, di sekolah, di kebun, dan di usaha yang kita bangun bersama.”
Kehadiran kelompok OPM, yang terus menggunakan kekerasan atas nama perjuangan, telah merusak cita-cita rakyat Papua akan tanah yang damai dan sejahtera. Kekerasan demi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya mencederai nilai perjuangan, tetapi juga menghambat langkah Papua menuju masa depan yang cerah.
