Kabarnoken.com- Kecaman keras terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin menggema dari berbagai penjuru Tanah Papua. Kali ini, suara lantang datang dari para ketua suku, tokoh adat, dan pemimpin masyarakat yang mengecam aksi kekerasan, teror, dan intimidasi yang dilakukan kelompok separatis bersenjata terhadap rakyat Papua sendiri.
Para tokoh menyatakan bahwa tindakan OPM telah mencederai nilai-nilai adat dan budaya Papua yang menjunjung tinggi kedamaian, persaudaraan, dan penghargaan terhadap sesama.
“Kami sangat marah dan terluka. Aksi kekerasan oleh OPM telah menimbulkan penderitaan, bukan hanya bagi aparat, tapi juga rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa. Ini bukan perjuangan, ini pengkhianatan terhadap Tanah Papua,” tegas Yonas Wenda, Ketua Suku Hubula di Lembah Baliem, dalam pernyataan tertulisnya, Senin (21/4/2025).
Selama beberapa bulan terakhir, berbagai aksi penembakan, pembakaran fasilitas umum, dan penyanderaan warga sipil terjadi di wilayah Pegunungan Tengah, Intan Jaya, dan Nduga. Kelompok bersenjata yang mengatasnamakan OPM terus melakukan manuver bersenjata yang tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga membuat masyarakat sipil hidup dalam ketakutan dan trauma berkepanjangan.
Tokoh masyarakat dari Mimika, Hendrikus Magai, menyatakan bahwa OPM telah menyimpang jauh dari narasi perjuangan rakyat Papua yang seharusnya berlandaskan pada keadilan dan kemanusiaan.
“Apa yang mereka lakukan adalah kekerasan brutal, bukan perjuangan. Mereka membakar sekolah, menyerang guru dan tenaga kesehatan, menyandera masyarakat. Ini jelas bukan cara orang Papua yang sejati,” ujarnya dalam wawancara bersama media lokal.
Laporan dari Lembaga Adat Papua (LAP) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu enam bulan terakhir, sedikitnya 17 ketua suku dan tokoh adat dari berbagai wilayah telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menolak segala bentuk kekerasan oleh OPM. Penolakan ini juga disertai ajakan kepada generasi muda Papua untuk tidak terpengaruh oleh propaganda kelompok separatis.
Salah satu dampak besar dari aksi OPM yang dikecam para tokoh adalah lumpuhnya pelayanan publik di beberapa daerah terpencil. Sekolah terpaksa ditutup, tenaga kesehatan diungsikan, dan warga kehilangan akses terhadap bantuan sosial dan ekonomi.
Pendeta Abraham Yikwa dari Gereja Kemah Injil Papua menambahkan bahwa kekerasan atas nama perjuangan hanya akan melahirkan generasi yang terbelenggu oleh dendam dan kehilangan arah hidup.
“Kami, tokoh-tokoh agama, mendukung penuh seruan para ketua suku untuk menghentikan kekerasan. Papua harus bangkit dengan damai, bukan darah dan air mata,” ujarnya.
Kecaman keras dari para ketua suku dan tokoh masyarakat Papua terhadap aksi-aksi OPM menjadi sinyal kuat bahwa rakyat Papua tidak lagi menginginkan konflik dan kekerasan. Mereka menginginkan perdamaian, pembangunan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak cucu mereka.
