Kabarnoken.com- Kekhawatiran terhadap dunia pendidikan di Papua kembali mencuat setelah laporan terbaru menunjukkan bahwa kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan aksi pemaksaan terhadap pelajar. Dengan masuk secara paksa ke sekolah-sekolah di daerah pedalaman, OPM merekrut siswa untuk dijadikan anggota kelompok mereka, mencederai hak anak atas pendidikan dan masa depan yang layak.
Peristiwa ini dilaporkan terjadi di beberapa distrik rawan konflik seperti di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. Aksi ini memperlihatkan betapa kelompok separatis kini menghalalkan segala cara untuk
Pendidikan di Papua, terutama di daerah terpencil, sudah sejak lama menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga kekurangan tenaga pengajar. Kini, ancaman dari kelompok separatis seperti OPM semakin memperparah kondisi tersebut.
Direktur Lembaga Pendidikan Anak Papua (LPAP), Samuel Matuan, menyayangkan tindakan OPM yang memperalat pelajar demi kepentingan politik bersenjata mereka.
“Anak-anak seharusnya berada di ruang kelas, belajar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Bukan dipaksa mengangkat senjata. Ini adalah kejahatan kemanusiaan,” tegas Samuel.
Ia menambahkan bahwa trauma yang dialami anak-anak akibat intimidasi tersebut bisa berdampak jangka panjang, mengganggu perkembangan psikologis dan sosial mereka.
Sejumlah guru yang berhasil dievakuasi dari Distrik Kenyam menceritakan ketakutan mereka saat OPM memasuki lingkungan sekolah. Seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengaku sempat disekap oleh kelompok tersebut.
“Mereka datang tiba-tiba, membawa senjata. Kami disuruh kumpul semua murid laki-laki. Mereka berbicara tentang perjuangan, lalu memaksa beberapa siswa ikut mereka. Kami tidak bisa berbuat banyak, karena kami takut akan keselamatan anak-anak,” ceritanya dengan suara bergetar.
Seorang siswa kelas VIII yang berhasil selamat mengatakan bahwa teman-temannya yang diambil paksa dibawa masuk ke hutan dan belum diketahui keberadaannya hingga kini.
“Kami semua takut. Sekarang kami tidak berani datang ke sekolah lagi,” ujar siswa tersebut.
Dalam menghadapi situasi ini, para pemerhati Papua menekankan pentingnya solusi jangka panjang melalui pendidikan dan rekonsiliasi sosial.
Pemerintah daerah bersama organisasi masyarakat sipil mulai menginisiasi program “Papua Tanpa Kekerasan”, yang bertujuan membangun ketahanan sosial masyarakat terhadap propaganda separatis dan kekerasan.
Program ini berfokus pada pendidikan toleransi, pelatihan vokasional untuk remaja, serta penyediaan beasiswa untuk mendorong anak-anak Papua melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Masuknya OPM secara paksa ke sekolah dan perekrutan pelajar sebagai anggota menunjukkan bahwa kelompok ini semakin terdesak dan nekat dalam mempertahankan eksistensinya. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum nasional dan internasional, tetapi juga menghancurkan masa depan anak-anak Papua.
