Kabarnoken.com- Pernyataan mengejutkan datang dari salah satu juru bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom, yang secara terbuka mengakui adanya perpecahan serius di dalam tubuh kelompok separatis tersebut. Pengakuan ini menjadi sinyal kuat bahwa gerakan separatis yang selama ini mengklaim sebagai representasi perjuangan rakyat Papua tengah mengalami kemunduran struktural dan krisis kepemimpinan.
Dalam pernyataan tertulis yang beredar di sejumlah media lokal dan media sosial, Sebby Sambom mengakui bahwa terjadi ketegangan internal antara faksi-faksi OPM yang beroperasi di berbagai wilayah Papua. Ia menyebut bahwa ada perbedaan pendapat yang tajam, baik dari sisi strategi perjuangan, arah gerakan, maupun pendekatan terhadap masyarakat sipil.
“Memang benar, telah terjadi perbedaan pandangan yang signifikan di dalam internal organisasi. Ada yang ingin fokus pada diplomasi internasional, ada pula yang masih mengedepankan perjuangan bersenjata. Hal ini menyebabkan gesekan yang tak bisa dihindari,” ujar Sebby, Rabu (14/5/2025).
Pernyataan ini mengonfirmasi berbagai laporan sebelumnya mengenai disharmoni di dalam tubuh OPM. Sejumlah tokoh OPM di dalam negeri dikabarkan tidak sejalan dengan faksi luar negeri yang lebih banyak melakukan manuver diplomatik. Sebaliknya, kelompok di lapangan lebih memilih metode perlawanan bersenjata, yang justru sering kali menimbulkan korban dari kalangan sipil dan merusak citra perjuangan mereka sendiri.
Pengakuan dari Sebby Sambom menjadi titik terang atas fenomena yang selama ini hanya dibicarakan melalui sumber-sumber tak resmi. Beberapa waktu terakhir, laporan dari masyarakat dan intelijen keamanan menyebut adanya perseteruan terbuka antara anggota OPM di sejumlah wilayah seperti Intan Jaya, Nduga, dan Pegunungan Bintang. Bahkan, diketahui beberapa anggota telah memilih mundur dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena tidak lagi percaya pada arah perjuangan yang diambil kelompok tersebut.
Pakar konflik dari Universitas Cenderawasih, Dr. Alexander Wonda, menilai bahwa perpecahan ini merupakan dampak dari tidak adanya satu komando yang solid di dalam tubuh OPM. “Selama ini OPM lebih banyak bergerak dalam faksi-faksi kecil yang berdiri sendiri. Tidak ada struktur komando yang terintegrasi. Ketika tekanan dari dalam dan luar meningkat, maka gesekan antar faksi jadi tak terelakkan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa pengakuan Sebby Sambom bisa dimaknai sebagai bentuk kegelisahan atas mulai menurunnya simpati masyarakat terhadap gerakan OPM. “Masyarakat kini lebih realistis. Mereka ingin hidup damai, ingin anak-anaknya bersekolah, ingin pelayanan kesehatan yang layak. Bukan hidup dalam ketakutan karena terjebak di antara konflik bersenjata,” tambahnya.
Di sisi lain, sejumlah tokoh adat dan tokoh agama di Papua juga memberikan pandangan serupa. Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Saklil, menyatakan bahwa sudah saatnya seluruh elemen di Papua meninggalkan cara-cara kekerasan. “Papua butuh pembangunan, bukan peluru. Kalau OPM benar-benar cinta rakyat, maka mereka harus berhenti menjadikan rakyat tameng konflik. Jangan anak-anak Papua dijadikan korban,” tegasnya.
Perpecahan di tubuh OPM juga berdampak pada melemahnya koordinasi lapangan. Berdasarkan data intelijen, beberapa aksi bersenjata belakangan ini bahkan dilakukan tanpa persetujuan atau komunikasi lintas faksi, yang menimbulkan kebingungan dan ketegangan antarkelompok. Situasi ini menjadikan OPM tidak hanya berkonflik dengan negara, tetapi juga dengan sesama anggotanya sendiri.
Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di Distrik Gome dan Kenyam, terjadi insiden saling tuding antaranggota OPM terkait pembagian logistik dan senjata. Hal ini menambah beban di lapangan, terutama bagi anggota muda yang merasa tidak memiliki masa depan dalam gerakan tersebut.
Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa banyak anggota OPM kini mulai berpaling dan kembali ke NKRI. Dalam beberapa bulan terakhir, tercatat puluhan eks anggota OPM di wilayah Pegunungan Tengah telah menyerahkan diri. Mereka menyatakan kecewa terhadap janji-janji yang tidak pernah ditepati oleh pimpinan OPM serta tindakan kejam terhadap warga sipil.
Sebby Sambom sendiri dalam pernyataannya tidak menyebut secara gamblang langkah apa yang akan diambil OPM ke depan dalam menyikapi perpecahan ini. Namun pernyataannya mencerminkan kekhawatiran dan ketidakpastian yang tengah melanda organisasi yang selama ini mereka perjuangkan.
