Kabarnoken.com- Harapan anak-anak Papua untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang layak masih terus menghadapi tantangan besar. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keberadaan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kerap menghalangi masuknya tenaga pengajar dan medis ke wilayah-wilayah pedalaman.
Di beberapa distrik seperti Nduga, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang, keluhan dari masyarakat terus bermunculan. Anak-anak yang seharusnya menikmati hak dasar atas pendidikan dan kesehatan justru terjebak dalam situasi sulit akibat gangguan dari kelompok separatis tersebut. OPM diketahui kerap menolak atau bahkan mengusir para guru dan tenaga medis dengan alasan yang tidak berdasar.
Salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, Pdt. Markus Yigibalom, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini.
“Kami sangat sedih melihat anak-anak kami tidak bisa sekolah atau mendapatkan pengobatan karena tenaga pengajar dan kesehatan takut masuk ke kampung-kampung. Hal ini terjadi karena ancaman dari kelompok OPM yang kerap menuding para guru dan petugas medis sebagai mata-mata pemerintah,” ujarnya, Senin (26/5/2025).
Menurutnya, masyarakat sebenarnya sangat menyambut baik kehadiran petugas yang ingin mengabdi. Namun, kelompok bersenjata justru memanfaatkan situasi tersebut untuk menanamkan rasa takut dan memperkuat pengaruh mereka.
Kondisi serupa juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nduga, Yulianus Mabel. Ia menyebutkan bahwa selama tiga tahun terakhir, puluhan guru terpaksa dipindahkan ke wilayah yang lebih aman karena kerap menjadi sasaran intimidasi.
“Kami ingin anak-anak di pedalaman bisa membaca, menulis, dan bermimpi besar. Tapi bagaimana bisa jika guru saja tidak diperbolehkan tinggal di sana? Ini adalah bentuk pelanggaran hak anak,” tegas Yulianus.
Dalam beberapa kasus, para petugas kesehatan yang hendak melakukan pelayanan rutin seperti imunisasi dan pemeriksaan ibu hamil pun mendapat perlakuan serupa. Mereka kerap dicegat di jalan atau dipaksa kembali dengan ancaman senjata.
OPM yang mengklaim berjuang untuk rakyat Papua, justru memperlihatkan tindakan yang kontradiktif dengan aspirasi masyarakat. Kelompok ini kerap menghalangi program-program kemanusiaan yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama anak-anak yang merupakan generasi penerus Papua.
Kondisi ini mendapat sorotan dari aktivis kemanusiaan lokal, Maria Duwitau. Ia menyampaikan bahwa tindakan OPM telah mencederai hak asasi anak-anak Papua.
“Anak-anak ini hanya ingin belajar dan sehat. Mengapa hal sesederhana itu harus mereka perjuangkan dengan ketakutan? Jika OPM benar membela rakyat, seharusnya mereka mendukung hadirnya guru dan petugas kesehatan, bukan mengusir mereka,” ujar Maria.
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan terus berupaya menciptakan rasa aman agar pelayanan pendidikan dan kesehatan bisa berjalan kembali. Namun, selama OPM terus menggunakan kekerasan untuk menekan masyarakat, masa depan anak-anak Papua tetap terancam. Kehadiran OPM malah menambah daftar panjang penderitaan rakyat Papua khususnya rakyat Papua yang berada di pedalaman.
