Kabarnoken.com- Praktik tidak berperikemanusiaan kembali diperlihatkan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di sejumlah wilayah konflik di Papua. Berdasarkan informasi dari lapangan serta keterangan para tokoh masyarakat, OPM tidak hanya memanfaatkan anak-anak sebagai tameng hidup dalam menghadapi aparat keamanan, tetapi juga menyusupkan doktrin radikal ke dalam pemikiran mereka sejak usia dini.
Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemerhati anak secara tegas mengecam tindakan tersebut yang dinilai sebagai bentuk eksploitasi terhadap generasi muda Papua.
Tokoh adat dari Kabupaten Nduga, Simon Wakerkwa, mengungkapkan bahwa anak-anak di beberapa kampung dijadikan perisai oleh OPM ketika aparat keamanan melakukan patroli. “Mereka sengaja menempatkan anak-anak di barisan depan, bahkan memaksa anak-anak berdiri di antara posisi mereka dan aparat keamanan. Ini kejahatan luar biasa,” tegas Simon, Rabu (11/6/2025).
Selain menjadikan anak-anak sebagai tameng hidup, OPM juga dilaporkan aktif menyebarkan paham radikalisme melalui pendekatan ideologis yang terstruktur. Anak-anak diajari untuk membenci negara, aparat keamanan, dan menganggap kekerasan sebagai bentuk perjuangan yang sah. Hal ini disampaikan oleh Pdt. Yosep Tabuni, seorang pemuka gereja dari wilayah Lanny Jaya.
“Anak-anak ini dicuci otaknya. Mereka diajarkan lagu-lagu perjuangan, simbol-simbol senjata, dan ide-ide kebencian sejak kecil. Ini bukan pendidikan, ini perusakan masa depan,” ujar Pdt. Tabuni prihatin.
Ia menambahkan bahwa gereja dan lembaga pendidikan di daerah terpencil mengalami tekanan karena aktivitas kelompok bersenjata. Banyak guru dan pendeta yang enggan bertugas di daerah rawan karena takut menjadi sasaran.
Sementara itu, pemerhati anak dan aktivis sosial dari Jayapura, Maria Yoman, menyatakan bahwa tindakan OPM melanggar Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Menurutnya, penggunaan anak-anak untuk kepentingan politik dan militer merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.
“Anak-anak punya hak untuk tumbuh dalam damai, mendapatkan pendidikan, dan bermain, bukan dilatih untuk membenci atau diajak ke zona konflik. Ini harus segera dihentikan,” kata Maria.
Aparat keamanan yang bertugas di wilayah Pegunungan Tengah juga membenarkan adanya indikasi keterlibatan anak-anak yang diarahkan oleh OPM. Namun mereka menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan selalu humanis dan mengedepankan perlindungan terhadap anak.
“Kami tidak ingin anak-anak jadi korban. Justru kami ingin melindungi mereka dari doktrin yang menyesatkan. Kami bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk pendekatan edukatif,” ujar salah satu perwira TNI di wilayah Intan Jaya.
Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa OPM tidak hanya mengancam stabilitas keamanan, tetapi juga masa depan generasi muda Papua. Masyarakat luas berharap pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh lokal bersinergi dalam menyelamatkan anak-anak Papua dari jeratan kekerasan dan paham radikal yang merusak.
