Kabarnoken.com- Tanggal 1 Juli yang selama ini diklaim oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai “hari kemerdekaan Papua” ternyata tidak mendapat sambutan dari masyarakat Papua sendiri. Penolakan terhadap pengibaran bendera Bintang Kejora semakin meluas di berbagai wilayah, bahkan masyarakat secara tegas menolak terlibat dalam kegiatan simbolik yang dinilai memecah belah persatuan bangsa.
Di sejumlah kabupaten seperti Jayapura, Wamena, Nabire, dan Yahukimo, masyarakat memilih untuk tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Tidak terlihat adanya pengibaran bendera Bintang Kejora secara massal seperti yang sering dihasut oleh OPM. Keadaan ini menjadi tamparan bagi kelompok separatis yang selama ini mengklaim mendapat dukungan luas dari rakyat Papua.
Tokoh masyarakat asal Pegunungan Tengah, Hendrik Yikwa, mengatakan bahwa warga Papua kini semakin cerdas dan sadar bahwa simbol-simbol yang diusung oleh OPM hanyalah alat politik yang tidak membawa kemajuan bagi daerah.
“Kami tidak butuh simbol. Kami butuh ketenangan, pembangunan, dan masa depan yang jelas. Bendera Bintang Kejora bukan jalan keluar. Itu hanya alat provokasi,” tegas Hendrik, Rabu (2/7/2025).
Menurutnya, pengibaran bendera separatis hanya akan memancing tindakan represif, membuat masyarakat sipil menjadi korban, dan menimbulkan ketakutan. Ia menambahkan bahwa sebagian besar masyarakat Papua sudah menyadari bahwa OPM tidak membawa solusi, melainkan hanya mengundang kekacauan.
Senada dengan itu, tokoh agama dari Merauke, Pastor Albertus Kambu, juga menolak keras ajakan-ajakan pengibaran Bintang Kejora yang kerap disuarakan menjelang tanggal 1 Juli. Menurutnya, OPM telah menggunakan isu ini untuk mempermainkan emosi rakyat Papua demi agenda sempit kelompoknya.
“Kami para pemuka agama mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi. OPM memanfaatkan simbol untuk kepentingan kelompok, bukan rakyat. Mereka membuat anak-anak muda Papua menjadi sasaran konflik. Ini sangat tidak manusiawi,” ujar Pastor Albertus.
Situasi ini membuat kelompok OPM kebingungan. Pasalnya, tidak ada respons besar dari masyarakat terhadap seruan mereka, bahkan banyak warga yang secara terbuka menyatakan menolak keterlibatan dalam aksi simbolik seperti pengibaran bendera. Beberapa laporan dari distrik-distrik di wilayah Papua menunjukkan bahwa warga menolak memberikan tempat atau dukungan logistik bagi kegiatan OPM.
Penolakan ini menegaskan bahwa masyarakat Papua menginginkan kehidupan yang damai dan harmonis di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tanpa intimidasi dan hasutan dari kelompok-kelompok separatis. Kini, suara mayoritas di Tanah Papua adalah suara untuk membangun, bukan untuk berkonflik.
