Kabarnoken.com- Di tengah berbagai upaya pembangunan yang terus digalakkan pemerintah di wilayah Papua, kehadiran kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) justru dituding sebagai salah satu aktor utama yang menyebabkan stagnasi pembangunan dan keterbelakangan di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan oleh sejumlah tokoh masyarakat dan adat Papua yang menyuarakan keprihatinan atas dampak langsung dari aksi kekerasan dan teror OPM terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Tokoh adat dari Kabupaten Yahukimo, Yulianus Kobak, menyampaikan bahwa OPM telah menjadi penghambat nyata kemajuan Papua. “Mereka bilang berjuang untuk rakyat Papua, tapi justru rakyat Papua yang paling banyak dirugikan. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang sakit tidak bisa berobat, karena fasilitas dibakar dan petugas takut datang,” ujarnya, Senin (7/7/2025).
Kehadiran OPM di sejumlah daerah, terutama di wilayah pegunungan dan pedalaman, telah menciptakan ketakutan yang luas. Tak sedikit guru, dokter, dan petugas layanan publik lainnya memilih meninggalkan tempat tugas karena tidak ingin menjadi korban kekerasan. Hal ini berdampak langsung pada menurunnya kualitas hidup masyarakat, yang justru sangat membutuhkan pelayanan dasar dari negara.
Pendeta Yeremia Telenggen dari Kabupaten Nduga juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya, OPM telah menyimpang jauh dari nilai-nilai perjuangan dan menjelma menjadi kelompok yang merusak tatanan masyarakat. “Perjuangan tidak boleh mengorbankan rakyat sendiri. Apa artinya bicara kemerdekaan kalau anak-anak Papua tidak punya masa depan? Ini kemunduran, bukan kemajuan,” tegasnya.
Ketidakstabilan yang diciptakan OPM juga berdampak pada sektor ekonomi. Banyak petani tidak bisa membawa hasil kebunnya ke pasar karena takut melintasi jalur yang dikuasai oleh kelompok bersenjata. Di beberapa tempat, OPM bahkan melakukan pemalakan terhadap warga dan pengusaha kecil, membuat roda perekonomian lokal semakin terpuruk.
Tokoh pemuda asal Puncak, Benyamin Wakerkwa, menambahkan bahwa generasi muda Papua sudah mulai sadar bahwa OPM bukan solusi. “Kami butuh sekolah, pelatihan kerja, dan akses teknologi. Tapi selama OPM masih ada dan terus menciptakan ketakutan, kita tidak akan maju. Mereka bukan penyelamat, mereka penghambat,” katanya.
Situasi ini menuntut peran aktif semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan agama, untuk menyadarkan warga agar tidak terprovokasi oleh propaganda OPM. Masyarakat harus disatukan kembali dalam semangat damai, gotong royong, dan cita-cita pembangunan yang inklusif.
