Kabarnoken.com- Aksi-aksi kekerasan yang terus dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak bisa lagi ditoleransi sebagai bentuk ekspresi politik, melainkan telah masuk dalam kategori tindak pidana berat yang mencederai kemanusiaan. Dari pembunuhan warga sipil, pembakaran fasilitas umum, penyanderaan, hingga perampokan dan pemalakan, OPM semakin terang-terangan melanggar hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia.
Tokoh adat dari Kabupaten Intan Jaya, Yonas Wakerkwa, menyebut bahwa apa yang dilakukan OPM bukanlah perjuangan untuk rakyat, melainkan bentuk nyata tindakan kriminal. “Mereka membunuh warga sipil, merampas harta masyarakat, membakar sekolah dan rumah sakit. Itu bukan perjuangan, itu pelanggaran hukum. Jangan lagi dibenarkan dengan alasan politik,” tegasnya, Selasa (8/7/2025).
Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat puluhan warga sipil menjadi korban serangan OPM, baik di jalan raya, pasar tradisional, hingga tempat ibadah. Bahkan tenaga kesehatan dan guru pun tak luput dari ancaman dan kekerasan. Fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, dan rumah ibadah sering menjadi sasaran pembakaran atau dijarah.
Pendeta Yeremia Telenggen, tokoh gereja dari Kabupaten Puncak, menekankan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap manusia terlebih warga tak berdosa merupakan pelanggaran moral dan hukum berat. “Tidak ada dasar yang sah dalam ajaran iman maupun adat untuk menyiksa sesama manusia. Ini harus dikutuk keras dan diproses hukum, bukan disanjung sebagai bentuk perjuangan,” katanya.
Selain kekerasan fisik, OPM juga dikenal aktif menyebarkan propaganda yang menyesatkan masyarakat, termasuk dengan memutarbalikkan fakta dan menyebarkan hoaks yang memecah belah masyarakat Papua. Tujuan utama dari propaganda ini adalah menciptakan ketakutan dan menarik simpati, terutama dari kelompok yang belum memahami situasi secara utuh.
Tokoh pemuda asal Yahukimo, Benyamin Kogoya, menilai bahwa OPM bukan hanya musuh pemerintah, tetapi juga musuh rakyat Papua. “Mereka menghambat pendidikan, mengancam guru, membunuh petani, dan membuat mama-mama Papua takut jualan di pasar. Ini sudah jelas tindakan kriminal. Jangan lagi masyarakat diam,” ujarnya.
Desakan dari berbagai kalangan agar tindakan OPM diproses secara hukum juga mengemuka. Banyak tokoh masyarakat mendorong agar aparat penegak hukum menggunakan pendekatan hukum pidana dalam menyikapi tindakan OPM, bukan hanya pendekatan keamanan.
