kabarnoken.com – Dekai, Yahukimo — Pernyataan kontroversial Jubir TPNPB-OPM, Sebby Sambom, yang disampaikan pada Sabtu, 10 Januari 2026, mengguncang nurani publik Papua. Dalam pernyataannya, Sebby Sambom secara terbuka mengakui aksi pembakaran gedung sekolah dan rumah sakit, sekaligus mengajak anggota TPNPB-OPM serta masyarakat Papua untuk tidak sekolah dan tidak berobat sebelum merdeka.
Seruan Berubah Menjadi Aksi Nyata
Seruan tersebut tidak berhenti sebagai retorika, tetapi menjelma menjadi aksi nyata yang kejam di lapangan. RSUD Dekai, rumah sakit terbesar di Yahukimo, dipalang oleh TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo, sehingga masyarakat sipil kehilangan akses layanan kesehatan.
Dampak Tragis bagi Warga Sipil
Akibat pemalangan tersebut, pasien dalam kondisi kritis tidak dapat memperoleh pertolongan medis tepat waktu. Tangisan keluarga pecah di depan rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat harapan, namun justru berubah menjadi simbol penderitaan. Tenaga kesehatan terpaksa menghentikan pelayanan, sementara ibu hamil, anak-anak, dan pasien darurat dibiarkan tanpa penanganan. Situasi ini menimbulkan dampak serius yang tragis, bahkan dilaporkan berujung pada kematian warga sipil yang seharusnya dapat diselamatkan bila akses kesehatan tidak diblokade.
Gelombang Kecaman Publik
Gelombang kecaman pun membanjiri ruang publik. Netizen dan masyarakat Papua menilai seruan Sebby Sambom sebagai upaya sistematis untuk memutus masa depan generasi Papua. Bagi warga Yahukimo, pemalangan RSUD Dekai bukan lagi soal konflik politik, melainkan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak paling dasar: hak untuk hidup, belajar, dan mendapatkan pengobatan.
TPNPB-OPM: Musuh Nyata Rakyat Papua
Aksi ini kian menegaskan bahwa kekerasan TPNPB-OPM justru menjadi musuh nyata bagi rakyat Papua sendiri. Alih-alih memperjuangkan aspirasi, tindakan brutal tersebut memperlihatkan wajah asli kelompok bersenjata yang menjadikan rakyat sipil sebagai korban utama.
Harapan Papua: Hentikan Teror, Selamatkan Generasi
Masyarakat Papua menyerukan agar teror segera dihentikan. Pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sipil harus dilindungi. Papua berhak atas kedamaian, anak-anak berhak belajar, dan warga berhak berobat dengan aman.
Papua kuat karena rakyatnya bersatu. Papua maju karena menolak kekerasan. Papua bersama Indonesia karena damai adalah pilihan.
