Kabarnoken.com- Situasi kemanusiaan di sejumlah wilayah konflik di Papua semakin mengkhawatirkan. Blokade akses makanan dan obat-obatan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil. Warga yang tinggal di pedalaman dilaporkan mengalami kelaparan parah dan tidak mendapatkan layanan medis dasar, hingga menimbulkan kematian akibat penyakit yang seharusnya bisa diobati.
Laporan dari Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, menyebutkan sedikitnya delapan warga meninggal dunia dalam dua pekan terakhir akibat diare dan infeksi saluran pernapasan akut. Hal ini diperparah oleh ketidakmampuan petugas kesehatan untuk menjangkau lokasi, akibat ancaman serangan dari kelompok OPM yang kerap menghadang dan menyita logistik.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Samuel Tabuni, menyatakan keprihatinannya atas situasi tersebut. “Kami telah berupaya menyalurkan bantuan logistik dan tim medis, namun beberapa kali dihadang oleh kelompok bersenjata. Blokade yang dilakukan menyebabkan obat-obatan tidak bisa sampai ke tangan warga, dan ini jelas pelanggaran hak asasi manusia,” tegasnya, Sabtu (14/6/2025).
Tokoh masyarakat Papua Tengah, Yonas Wakerkwa, turut mengecam tindakan OPM yang dianggap tidak berperikemanusiaan. “Masyarakat sipil jangan dijadikan korban konflik. Apa pun alasannya, memutus akses makanan dan obat-obatan itu kejam dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ini harus dihentikan segera,” ujarnya dalam pernyataan tertulis kepada media.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Perwakilan Papua, Maria Goreti, menegaskan bahwa pihaknya tengah mendalami laporan-laporan kematian warga dan akan segera mengirim tim investigasi. “Kami tidak bisa tinggal diam. Hak atas hidup dan kesehatan adalah hak paling dasar. Apabila terbukti ada pihak yang secara sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan, itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” ungkapnya.
Masyarakat internasional dan organisasi kemanusiaan pun mulai melirik krisis ini. Lembaga kemanusiaan lokal dan gereja di Papua menyerukan perlindungan penuh terhadap warga sipil serta menuntut jaminan akses kemanusiaan ke wilayah konflik.
Kondisi ini menambah daftar panjang penderitaan masyarakat Papua di tengah konflik yang tak kunjung usai. Tanpa langkah tegas dari pemerintah pusat dan dorongan dari dunia internasional, blokade oleh OPM diperkirakan akan terus memicu krisis kemanusiaan yang lebih dalam.
