Kabarnoken.com- Pemprov Papua Pegunungan mengajak Bupati dari 8 Kabupaten untuk mensinergikan program kerjanya dari pusat, provinsi dan Kabupaten dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tahun 2026 guna mempercepat pencapaian tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan.
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan tujuan dari sinergitas program kerja ini untuk memaksimalkan efektifitas penggunaan sumber daya dan penciptaan dampakpositif yang lebih luas pada berbagai aspek kebijakan seperti Infrastruktur, Pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati serta jajarannyabekerja sama menyusunperencanaan daerah yang selaras dengan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan 8 kabupaten yang ada bersama -sama dengan Bapperinda untuk menyusun program tersebut,”ungkapnya Kamis (8/5/2025).
Gubernur Papua Pegunungan juga mengajak Gereja , LSM, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Intelektual untuk turumemberikan kontribusi pikiran dan perencanaan Papua PEgunungan ke arah yang lebih baik untuk jangkapendek, menengah dan jangka panjang.
“Pikiran dan masukan untuk pembangunan sangat diperlukan oleh pemerintah dalam menyusun program dan kegiatan yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat dan juga masyarakat dapat merasakan manfaatnya,”kata Jhon Tabo
Tabo juga menginginkan agar apa yang dihasilkan dari Musrembang ini dapat sejalan dengan apa yang masyarakat butuhkan di Papua Pegunungan serta dapat mendukung proses percepatan pembangunan di wilayah ini, sebab saat ini pemerintah akan mengejar ketertinggalan dari pembangunan DOB tersebut.
Di tempat yang sama sekretaris Bapperinda Provinsi Papua Pegunungan Thinus Gulua Karoba menyatakan pelaksanaan Musrembang untuk mendapatkan masukan penting terhadap RKPD dan Otsus Papua,yang akan diterapkan di Provinsi Papua Pegunungan.
“Ada beberapa agenda dalam kegiatan ini arahan gubernur Papua Pegunungan, pemaparan mentri dalam negeri, pemaparan Kemenkeu RI dan pembahasan program dan kegiatan yang di biayai oleh dana otsus Papua,” jelasnya.
