Kabarnoken.com- Keberadaan kelompok separatis bersenjata yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus menjadi hambatan serius dalam upaya pemerintah dan masyarakat Papua untuk menciptakan situasi damai dan membangun wilayahnya secara berkelanjutan. Aksi-aksi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya mengancam stabilitas keamanan, tetapi juga memperparah keterpurukan sosial dan ekonomi di berbagai daerah di Papua dan Papua Pegunungan.
Selama beberapa tahun terakhir, peningkatan eskalasi konflik bersenjata yang dilakukan OPM telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman dan pegunungan yang sulit dijangkau. Serangan terhadap aparat keamanan, penyanderaan tenaga pendidik dan kesehatan, pembakaran fasilitas umum, hingga teror terhadap warga sipil, membuat banyak kampung mengalami pengungsian massal. Akibatnya, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi lumpuh total.
Kepala Dinas Sosial Papua, dalam sebuah pernyataan beberapa waktu lalu, menyebutkan bahwa konflik yang dipicu oleh OPM telah menyebabkan ribuan warga terpaksa mengungsi dari kampung halaman mereka. Anak-anak kehilangan akses ke sekolah, sementara ibu hamil dan lansia tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar akibat ketakutan terhadap serangan mendadak.
“Pemerintah sudah menyalurkan bantuan, tetapi dalam kondisi darurat seperti ini, yang paling dibutuhkan adalah jaminan keamanan agar masyarakat bisa kembali ke rumah dan hidup normal,” ujarnya, Selasa (15/4/2025).
Dampak kehadiran OPM juga sangat terasa dalam sektor pembangunan. Proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan sering kali menjadi sasaran sabotase. Tidak sedikit kontraktor maupun pekerja proyek yang memilih menghentikan kegiatan mereka karena alasan keselamatan. Hal ini membuat wilayah-wilayah tertinggal di Papua semakin sulit untuk maju dan terkoneksi dengan daerah lainnya.
Dalam beberapa kasus, kelompok OPM menuntut ‘pajak’ atau upeti dari proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun pihak swasta. Apabila permintaan tidak dipenuhi, mereka tidak segan melakukan intimidasi atau kekerasan. Akibatnya, iklim investasi di Papua pun terganggu, membuat investor enggan menanamkan modalnya di wilayah yang dinilai tidak aman.
Selain kerugian ekonomi, kehadiran OPM juga memunculkan perpecahan sosial di tengah masyarakat Papua sendiri. Masyarakat sipil sering kali menjadi korban dari tarik-menarik kepentingan antara kelompok separatis dan aparat keamanan. Tuduhan sebagai mata-mata atau kolaborator kerap kali berujung pada kekerasan yang tidak pandang bulu. Tatanan adat dan nilai-nilai kekeluargaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Papua pun mulai terkikis akibat tekanan konflik.
Seorang tokoh adat dari wilayah Pegunungan Bintang menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Ia menyebut bahwa kekerasan yang terus-menerus hanya akan memecah belah masyarakat dan menghancurkan masa depan generasi muda Papua.
“Kami ingin anak-anak kami tumbuh dengan damai, mendapat pendidikan, dan punya masa depan yang cerah. Tapi selama masih ada senjata dan kekerasan, itu semua hanya mimpi,” katanya dengan nada lirih.
Kehadiran kelompok OPM di Papua telah membawa dampak multidimensi yang merugikan masyarakat luas. Kekerasan dan instabilitas yang mereka timbulkan bukan hanya merusak fasilitas fisik, tetapi juga menggerogoti semangat kebersamaan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dalam situasi ini, pilihan terbaik yang bisa diambil adalah membuka ruang damai, memperkuat dialog, dan mengedepankan kepentingan rakyat Papua di atas segala bentuk kepentingan politik maupun ideologis.
