Kabarnoken.com- Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini mengklaim diri sebagai pejuang kemerdekaan rakyat Papua, justru dinilai telah mencederai cita-cita luhur perjuangan masyarakat Papua itu sendiri. Berbagai aksi kekerasan, penyerangan terhadap warga sipil, serta pemanfaatan perempuan dan anak-anak sebagai tameng hidup, menjadi bukti bahwa gerakan tersebut tidak lagi berdiri atas nama rakyat, melainkan atas kepentingan kelompok tertentu.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Tengah, Filep Murib, dalam pernyataannya menegaskan bahwa rakyat Papua sejatinya menginginkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera, bukan kekacauan dan penderitaan. “OPM telah merusak harapan rakyat Papua. Yang mereka lakukan justru menciptakan ketakutan, bukan membela kepentingan masyarakat. Mereka membunuh rakyat sendiri, membakar sekolah, dan menghambat pembangunan,” kata Filep, Sabtu (31/5/2025).
Selama beberapa tahun terakhir, kehadiran OPM di wilayah-wilayah pedalaman Papua sering kali justru menjadi sumber penderitaan. Mereka melakukan pemerasan terhadap masyarakat, menyita bahan makanan dari warga desa, bahkan menutup akses pendidikan dan kesehatan dengan alasan menolak kehadiran pemerintah. Hal ini semakin memperburuk kondisi sosial masyarakat yang seharusnya dilindungi.
Tokoh pemuda Papua, Melkior Tebay, menyayangkan bahwa nama Papua kini lebih sering dikaitkan dengan kekerasan karena ulah kelompok separatis. “Citra kita rusak karena tindakan segelintir orang yang mengklaim diri sebagai pejuang, padahal tindakannya jauh dari nilai-nilai perjuangan itu sendiri,” ujarnya dalam sebuah diskusi publik di Jayapura.
Sementara itu, tokoh gereja di wilayah Pegunungan Tengah, Pendeta Yonas Tabuni, mengatakan bahwa cara-cara kekerasan yang digunakan OPM tidak mencerminkan perjuangan yang adil. “Kalau mereka bilang berjuang untuk rakyat, kenapa yang jadi korban adalah rakyat sendiri? Tuhan tidak pernah membenarkan kekerasan terhadap sesama,” ucapnya dengan nada kecewa.
Pengamat politik Papua dari Universitas Cenderawasih, Dr. Ruth Wonda, menilai bahwa OPM telah kehilangan orientasi. “Dari semangat awal yang mengusung keadilan, kini mereka menjadi aktor utama konflik horizontal di Papua. Mereka tidak punya agenda pembangunan, hanya aksi kekerasan tanpa arah,” tuturnya.
Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perdamaian dan pembangunan, semakin banyak pula warga yang menolak keberadaan OPM di wilayah mereka. Di beberapa daerah, warga secara terbuka mendukung kehadiran aparat keamanan demi menciptakan stabilitas dan ketertiban.
Kehadiran OPM yang semula mengusung perjuangan kini justru menjadi duri dalam daging bagi rakyat Papua sendiri. Alih-alih membebaskan, mereka justru membelenggu Papua dalam ketakutan dan keterbelakangan.
