Kabarnoken.com- Insiden penikaman terhadap warga sipil kembali terjadi di Papua. Pada 5 April 2025, seorang warga sipil di Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, kembali menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Peristiwa ini menambah deretan panjang aksi kekerasan yang meresahkan masyarakat setempat dan memperburuk situasi keamanan di wilayah tersebut.
Saksi mata yang berada di lokasi kejadian segera berlari untuk memberikan pertolongan. Korban kemudian dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat, namun karena lukanya yang terlalu parah. Kejadian ini semakin memicu ketegangan di kalangan masyarakat yang hidup dalam ketakutan akibat ancaman kekerasan yang kerap dilakukan oleh kelompok separatis ini.
Walaupun pihak berwenang masih menyelidiki lebih lanjut, beberapa informasi yang diperoleh dari saksi di lapangan menunjukkan bahwa penikaman ini diduga terkait dengan praktik pemerasan yang sering dilakukan oleh kelompok OPM. Kelompok separatis ini kerap mengancam warga sipil untuk memberikan uang, dengan alasan mendukung perjuangan mereka, dan menindak warga yang menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Menurut salah satu saksi yang meminta agar identitasnya tidak disebutkan, sebelumnya sempat mendapat ancaman dari kelompok OPM yang meminta sejumlah uang. Ketika korban menolak, ancaman kekerasan semakin meningkat hingga akhirnya berujung pada penyerangan tersebut. “korban tidak memberi uang pada mereka, dan ini yang mungkin menjadi alasan kelompok itu menyerangnya dengan brutal,” ujar saksi tersebut.
Praktik pemerasan oleh kelompok OPM sudah berlangsung cukup lama di Papua, menyebabkan masyarakat yang berada dalam keadaan ekonomi yang sulit semakin tertekan. Pemerasan yang disertai dengan ancaman kekerasan ini memperburuk keadaan warga yang ingin hidup dengan damai tanpa terlibat dalam konflik yang terjadi di wilayah tersebut.
Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM terhadap warga sipil memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Distrik Kamu. Banyak warga yang mulai merasa tidak aman dan terpaksa mengurangi aktivitas luar rumah, termasuk berdagang dan bertani. Rasa takut terhadap ancaman kekerasan membuat warga tidak berani melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa.
“Setiap kali kami keluar rumah, kami selalu merasa takut. Kami tidak tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Hal ini membuat perekonomian kami terganggu. Pedagang enggan pergi ke pasar, dan petani takut bekerja di ladang,” ungkap seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian.
Selain itu, dampak yang lebih luas adalah terganggunya sektor pendidikan. Beberapa orang tua mulai khawatir mengirim anak-anak mereka ke sekolah karena perjalanan yang penuh risiko. Ketidakpastian yang terus melanda Distrik Kamu menyebabkan banyak orang tua memilih untuk menjaga anak-anak mereka di rumah demi menghindari bahaya.
Namun, aparat keamanan menghadapi tantangan besar dalam menangani kelompok OPM. Wilayah Papua yang luas dan berbukit-bukit, serta medan yang sulit diakses, membuat operasi penegakan hukum menjadi sangat rumit. Kelompok OPM yang menguasai area-area terpencil dan sering bergerak dalam kelompok kecil membuat upaya pengejaran menjadi sangat kompleks.
Tindak kekerasan yang terjadi kembali mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan, baik masyarakat setempat, tokoh adat, maupun organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa kelompok OPM sudah melampaui batas dengan menyerang warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Banyak tokoh adat di Distrik Kamu yang menyerukan agar kekerasan segera dihentikan.
“Sebagai masyarakat adat, kami menyesalkan kekerasan yang terjadi terhadap warga sipil. Kami hanya ingin hidup damai dan menjalani aktivitas kami dengan tenang, tanpa harus selalu merasa terancam,” ujar seorang tokoh adat setempat.
Reaksi serupa juga datang dari aktivis hak asasi manusia yang mendesak agar tindakan kekerasan segera dihentikan dan pelaku harus segera diadili. “Kekerasan terhadap warga sipil adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kami mendesak agar pemerintah Indonesia segera bertindak tegas dan memastikan perlindungan bagi masyarakat sipil di Papua,” kata seorang perwakilan dari Human Rights Watch.
Kekerasan yang terus meningkat di Papua juga mendapat perhatian dari komunitas internasional. Beberapa organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh kelompok OPM. Mereka mendesak agar tindakan kekerasan ini dihentikan dan pihak yang bertanggung jawab segera dihadapkan pada proses hukum.
“Serangan terhadap warga sipil adalah pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan. Kami mendesak pihak berwenang untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi warga sipil dan menghentikan kekerasan ini,” ujar perwakilan dari Amnesty International.
