Kabarnoken.com- Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah setempat terkait pembangunan pariwisata sebagai bagian penting untuk memperkuat pembangunan pariwisata di wilayah itu.
Ketua Tim Evita Nursanty, di Sorong, Kamis (29/5/2025), menjelaskan maksud dan tujuan dari kunjungan ini tidak lain adalah menggali dan menyerap aspirasi daerah baik dari unsur pemerintah daerah maupun masyarakat mengenai seberapa jauh pembangunan potensi sumber daya alam yang ada untuk kepentingan provinsi termudah itu.
“Kami sudah mendengar aspirasi dari pemerintah setempat mengenai kondisi riil yang terjadi,” jelasnya saat melakukan rapat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Forkopimda di Kota Sorong.
Dia mengatakan, kondisi keuangan yang sangat kecil, sekitar Rp1,4 triliun APBD Papua Barat Daya menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pembangunan terhadap potensi pariwisata di enam kabupaten kota khususnya di Kabupaten Raja Ampat.
“Wilayah Papua Barat Daya luas tapi anggarannya sedikit tentu ini juga menjadi perhatian kami nanti,” ucapnya.
Kendatipun demikian, dia mengusulkan kepada pemerintah daerah supaya memanfaatkan peluang yang ada dengan menggandeng pihak swasta untuk membantu pengembangan pariwisata di Papua Barat Daya.
“Solusinya adalah kerja sama dengan pihak swasta untuk menyiapkan mode angkutan helikopter untuk mengangkut wisatawan ke spot-spot wisata yang berbeda pulau,” jelasnya.
Kemudian, katanya, persoalan lain adalah menyangkut isu pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat.
“Kita tahu ini sudah marak dan beberapa tempat pun pada demo terkait hal itu. Tentunya masyarakat dan pemerintah punya keinginan yang sama yakni menjaga pelestarian lingkungan alam di Raja Ampat,” katanya.
Dia mengakui bahwa Raja Ampat kaya akan potensi alam yang sangat luar biasa, mulai dari laut, hutan, sungai hingga pantai yang perlu dijaga dan tidak tercemar oleh aktivitas tambang yang ada di wilayah itu.
“Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk nantinya dibicarakan di DPR RI,” ujarnya.
Pihaknya juga akan meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap izin aktivitas tambang nikel yang ada di Raja Ampat.
“Apakah ini akan diteruskan kalau kehadirannya hanya mengancam ekosistem alam di Raja Ampat,” katanya.
Dia berkomitmen untuk membawa aspirasi ini dan dibahas bersama dengan Komisi XII dan kementerian terkait guna menyikapi persoalan yang ada di wilayah Papua Barat Daya.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan destinasi wisata di provinsi ini hampir seluruhnya ada di enam kabupaten kota.
Misalnya Kota Sorong, kata dia, merupakan pintu gerbang utama semenanjung kepala burung yang menyediakan dukungan akomodasi berupa penginapan dan kuliner. Kemudian menjadi tempat transit wisatawan sebelum ke Raja Ampat atau kabupaten lain di Provinsi Papua Barat Daya.
“Jenis wisatanya sangat beragam mulai dari wisata alam, wisata budaya sampai pada wisata perkotaan,” bebernya.
Kemudian, Kabupaten Sorong memiliki wisata alam dan petualangan menyaksikan kehidupan satwa liar seperti Pulau Um Malaumkarta, Pantai Batu Lubang, Air Terjun Malawor, Kampung Adat Malasigi dan Kali Klawak.
Selanjutnya jenis wisata di Kabupaten Sorong Selatan adalah wisata alam khususnya pada daerah sungai yang dikenal dengan sebutan Kabupaten 1001 Sungai, seperti Sungai Sembra, Wisata Mangrove Seribau, Air Terjun Kohoin dan Air Terjun Panta Kapal.
“Kalau di Kabupaten Maybrat memiliki jenis wisata alam yang dikenal dengan sebutan danau sebening kristal seperti Danau Ayamaru, Danau Framu, Danau Uter, Kali Kaca dan Gua Alam Mare,” bebernya.
Sementara Kabupaten Tambrauw dikenal dengan kawasan hutan konservasi yang memiliki aneka potensi alam, budaya dan sejarah perang pasifik.
Kabupaten Raja Ampat terkenal dengan jenis wisata alam seperti Wisata Wayang, Piaynemo, Cagar Alam Waigio, Arborek, Warkesi Forest Park, Danau Karawapop, Babulol, Danau Ubur-Ubur dan Lukisan Cadas.
“Kita berharap kunjungan Komisi VII DPR RI ini bisa membawa dapat pada pembangunan di bidang pariwisata di Papua Barat Daya,” harapnya.
