Kabarnoken.com- Menjelang tanggal 1 Juli, yang selama ini kerap diklaim oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai hari lahir gerakan mereka, masyarakat di wilayah adat Meepago menyatakan penolakan terhadap narasi tersebut. Mereka menegaskan bahwa tidak ada sejarah yang sah yang menyatakan 1 Juli sebagai hari berdirinya OPM, dan menilai klaim tersebut hanya bentuk propaganda yang menyesatkan masyarakat Papua.
Pernyataan ini disampaikan oleh sejumlah tokoh adat, pemuda, dan masyarakat sipil Meepago dalam sebuah diskusi terbuka yang digelar di Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai. Mereka menilai bahwa OPM telah memanipulasi sejarah untuk kepentingan kelompoknya, dan menggunakan tanggal 1 Juli sebagai alat provokasi yang membahayakan keamanan dan kedamaian masyarakat.
“Kami orang Meepago tidak pernah merasa bagian dari gerakan OPM. Tanggal 1 Juli itu bukan hari lahir OPM, itu hanya narasi yang terus diputar ulang oleh mereka agar mendapatkan perhatian,” ujar Yulius Goo, tokoh adat dari Dogiyai. Ia menambahkan bahwa masyarakat sudah cerdas dan tidak lagi mudah percaya pada informasi yang tidak memiliki dasar sejarah yang kuat, Senin (30/6/2025).
Pendapat senada disampaikan oleh tokoh masyarakat Deiyai, Stefanus Pigome, yang menyatakan bahwa tanggal 1 Juli justru lebih sering digunakan OPM untuk melakukan provokasi, intimidasi, dan mengancam keamanan warga sipil. “Mereka menjadikan tanggal itu sebagai hari untuk unjuk kekuatan bersenjata, bukan hari peringatan perjuangan. Akibatnya, warga justru merasa takut dan trauma,” tegas Stefanus.
Para pemuda Meepago juga menyuarakan sikap kritis mereka terhadap upaya OPM yang terus memaksakan legitimasi hari jadi tersebut. Ketua Forum Pemuda Mee, Yohanis Tekege, menyampaikan bahwa generasi muda Papua saat ini lebih memilih hidup damai, bersekolah, dan bekerja membangun daerah daripada ikut dalam narasi konflik yang tidak jelas. “OPM tidak mewakili suara kami. Mereka hanya membuat rakyat makin menderita. Kami ingin masa depan, bukan kekacauan,” ucapnya.
Selain menyampaikan pernyataan sikap, masyarakat Meepago juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi atau terlibat dalam kegiatan peringatan 1 Juli yang diklaim sebagai hari lahir OPM. Mereka berharap aparat keamanan terus menjaga kondusivitas wilayah dan melindungi warga dari potensi ancaman aksi kekerasan yang kerap terjadi pada tanggal tersebut.
Momen ini menjadi bukti bahwa semakin banyak masyarakat Papua, termasuk dari wilayah adat Meepago, mulai membuka mata terhadap manipulasi sejarah dan kepentingan politik sepihak yang dilakukan oleh OPM. Penolakan terhadap klaim 1 Juli ini juga menjadi simbol bahwa Papua bukanlah ladang konflik, melainkan tanah damai yang ingin tumbuh dan berkembang bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
