Kabarnoken.com- Papua saat ini masih menghadapi tantangan besar terkait dengan masalah keamanan yang tak kunjung selesai. Salah satu isu yang paling mencolok adalah kehadiran Organisasi Papua Merdeka (OPM), kelompok separatis yang sejak lama berusaha melepaskan Papua dari Indonesia melalui aksi kekerasan dan teror.
Kelompok ini tidak hanya menyerang aparat keamanan, tetapi juga menargetkan masyarakat sipil yang dianggap mendukung pemerintahan Indonesia. Akibatnya, aksi teror yang semakin intens ini menimbulkan ketakutan yang mendalam di kalangan masyarakat Papua. Warga yang tinggal di wilayah rawan konflik hidup dalam ketidakpastian, tidak tahu kapan dan di mana serangan berikutnya akan terjadi. Hal ini menyebabkan keresahan yang meluas di kalangan masyarakat yang merasa terjebak di tengah konflik yang tak mereka pilih.
Simon Telenggen, Tokoh Adat Meepago, mengatakan bahwa masyarakat Papua sudah terlalu lama menjadi korban dalam konflik yang diciptakan oleh kelompok OPM. Langkah tegas aparat keamanan sangat penting untuk melindungi masyarakat sipil dari ancaman kekerasan yang terus berlangsung. Masyarakat Papua tidak mau lagi hidup dalam ketakutan, masyarakat ingin anak-anak sekolah dengan tenang, petani bisa berkebun tanpa dihantui rasa takut, Selasa (29/4/2025).
Keamanan yang terganggu akibat aksi teror ini berimbas langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Banyak warga yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka untuk menghindari serangan, sementara mereka yang bertahan harus hidup dalam rasa takut yang terus-menerus. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya berjalan lancar kini terhambat, karena masyarakat tidak bisa menjalankan usaha mereka dengan tenang.
Para petani yang mengandalkan tanah mereka untuk bertahan hidup merasa cemas untuk pergi ke ladang mereka, khawatir jika mereka menjadi korban serangan. Begitu juga dengan sektor pariwisata yang sebelumnya menjanjikan pendapatan bagi warga setempat. Keamanan yang terganggu membuat wisatawan enggan datang, yang pada gilirannya merugikan perekonomian lokal. Selain itu, infrastruktur yang rusak akibat perusakan dan pembakaran fasilitas umum juga semakin memperburuk keadaan.
Tugas utama pemerintah dan aparat keamanan adalah melindungi dan memastikan keamanan serta kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk mereka yang tinggal di Papua. Keamanan yang terjaga, ditambah dengan pemerataan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung, bisa menjadi fondasi bagi terciptanya perdamaian yang lebih abadi di Papua. Pemerintah juga harus dapat menanggapi tuntutan masyarakat dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh, bukan hanya dalam lingkup konflik semata.
Di tengah ketidakpastian ini, masyarakat Papua mulai menyuarakan tuntutan agar aparat keamanan bertindak lebih tegas. Mereka merasa bahwa serangan-seangan yang dilakukan oleh kelompok separatis semakin merusak kehidupan mereka dan mengancam masa depan mereka. Namun, selain meminta tindakan tegas, masyarakat juga menginginkan solusi yang lebih komprehensif.
Tokoh Masyarakat Papua, Martinus Kasuay mengatakan bahwa tindakan tegas dan keras menjadi penting agar OPM tidak semena-mena terhadap masyarakat Papua. Dia berharap, TNI-Polri dapat memberikan efek jera kepada OPM sehingga dapat terwujud kesejahteraan dan kedamaian masyarakat Papua.
Masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi militer, tetapi juga melakukan pendekatan yang lebih humanis. Banyak warga Papua yang merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil, baik dalam hal pembangunan maupun dalam akses terhadap layanan dasar. Ketidakpuasan ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu ketegangan dan memperburuk situasi yang ada.
Oleh karena itu, masyarakat Papua mendesak agar pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan terhadap kelompok separatis, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Mereka menginginkan pembangunan yang lebih merata, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat Papua yang selama ini sering terabaikan.
Pendeta Lukas Wonda dari Gereja Kristen Injili di Papua (GKI Papua), mengatakan segala bentuk kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai iman dan kemanusiaan yang diajarkan oleh agama. Pihaknya mendukung pemerintah dan aparat keamanan untuk menegakkan hukum, OPM harus dihentikan agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban.
Agar ketegangan ini dapat mereda, pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis dialog menjadi sangat penting. Dialog yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat Papua itu sendiri, perlu dilakukan untuk mencari solusi jangka panjang yang dapat mengakhiri konflik ini. Pemerintah juga perlu lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi mereka.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur dasar juga sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat setempat. Semua ini harus dilakukan dengan tujuan menciptakan perdamaian yang langgeng, di mana masyarakat Papua dapat merasakan kehidupan yang aman, sejahtera, dan penuh harapan.
Masyarakat Papua kini menginginkan kepastian. Mereka ingin merasakan kedamaian, kesejahteraan, dan kehidupan yang bebas dari ancaman terorisme dan kekerasan. Namun, untuk itu diperlukan langkah nyata dari pemerintah dan aparat keamanan untuk tidak hanya menanggulangi aksi teror dengan tegas, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang inklusif dan merata menjadi prioritas utama. Dengan demikian, kedamaian di Papua bisa tercapai, dan masyarakat bisa menjalani hidup mereka tanpa rasa takut dan tanpa ketidakpastian yang menghantui.
