Kabarnoken.com- Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menjadi sorotan akibat aktivitas penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoaks yang ditujukan untuk memengaruhi opini masyarakat Papua. Di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua, propaganda OPM melalui penyebaran kabar bohong menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial, keamanan, serta upaya menciptakan perdamaian jangka panjang di wilayah tersebut.
Hoaks yang dilontarkan OPM tidak hanya memecah belah masyarakat, tetapi juga mengaburkan fakta-fakta nyata tentang kemajuan Papua di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai isu mulai dari tuduhan pelanggaran HAM yang tak berdasar, fitnah terhadap aparat keamanan, hingga distorsi terhadap proyek pembangunan, disebarkan secara masif untuk menciptakan rasa ketakutan, kebencian, dan ketidakpercayaan publik terhadap negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, modus penyebaran informasi bohong oleh OPM semakin canggih dan sistematis. Mereka memanfaatkan media sosial, pesan berantai di aplikasi perpesanan, hingga jaringan simpatisan di dalam dan luar negeri untuk menyebarluaskan kabar palsu. Dengan membungkus narasi hoaks dalam bahasa yang menyentuh emosi dan identitas kultural, OPM mencoba membangun sentimen negatif terhadap pemerintah pusat dan aparat keamanan.
Salah satu contoh terbaru adalah beredarnya narasi palsu pada April 2025 yang menyebutkan bahwa aparat keamanan menyerang warga sipil di Kabupaten Puncak Jaya. Setelah dilakukan verifikasi oleh lembaga independen dan media lokal, ternyata kabar tersebut tidak sesuai fakta dan merupakan hasil rekayasa pihak yang terafiliasi dengan OPM. Kejadian sebenarnya adalah upaya aparat dalam menangani serangan bersenjata dari kelompok separatis di area rawan konflik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Fransiskus Uamang, dalam keterangannya mengatakan, “Masyarakat perlu waspada. OPM menggunakan teknik disinformasi untuk menciptakan ilusi bahwa pemerintah adalah musuh rakyat Papua. Padahal, pemerintah terus berkomitmen untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan, dan memperkuat ekonomi di Papua”, Jumat (9/5/2025).
Penyebaran hoaks OPM sebagian besar menyasar dua kelompok rentan: generasi muda dan masyarakat di wilayah pedalaman. Generasi muda, khususnya yang aktif di media sosial, menjadi target utama karena dinilai mudah terpengaruh oleh konten emosional yang bersifat provokatif. Di sisi lain, masyarakat pedalaman yang terbatas akses informasinya sering kali menjadi korban karena tidak memiliki referensi yang dapat digunakan untuk membandingkan kebenaran suatu berita.
Lembaga swadaya masyarakat lokal, Yayasan Literasi Papua, mencatat bahwa dalam enam bulan terakhir terdapat lebih dari 50 kasus penyebaran hoaks yang berhasil diidentifikasi, sebagian besar berasal dari akun-akun media sosial yang berpola serupa dan terhubung dengan simpatisan kelompok separatis. Dalam banyak kasus, informasi yang disebarkan menimbulkan keresahan dan memicu ketegangan antarwarga.
“Serangan informasi ini adalah bentuk lain dari perang modern. Jika kita tidak menanggulanginya dengan pendidikan, literasi digital, dan pendekatan sosial, maka hoaks bisa menjadi pemicu konflik horizontal maupun vertikal,” ujar Direktur Yayasan Literasi Papua, Maria Abisay.
Salah satu agenda utama OPM dalam menyebarkan hoaks adalah menciptakan narasi kebencian terhadap simbol-simbol negara. Mereka berusaha menggiring opini bahwa pemerintah pusat tidak peduli terhadap Papua, dan bahwa segala bentuk kehadiran negara diidentikkan dengan penindasan. Hal ini sangat berbahaya karena mampu memutarbalikkan fakta dan menciptakan jurang pemisah antara rakyat Papua dan pemerintahnya sendiri.
Narasi anti-NKRI yang disebarkan OPM kerap mengabaikan capaian-capaian nyata yang telah diraih oleh Papua berkat kehadiran negara. Misalnya, proyek pembangunan jalan Trans Papua, program beasiswa afirmatif, serta penyediaan layanan kesehatan gratis di daerah terpencil, hampir tidak pernah disebut dalam propaganda mereka. Sebaliknya, OPM justru menyebarkan potongan video lama atau kejadian yang dimanipulasi untuk memperkuat narasi seolah-olah Papua tidak mengalami kemajuan.
Dalam konteks ini, sejumlah tokoh adat dan agama di Papua mulai angkat bicara. Uskup Jayapura, Mgr. Yanuarius You, dalam wawancaranya menyebutkan, “Kita tidak boleh menutup mata terhadap upaya kelompok tertentu yang ingin memecah belah persaudaraan kita. Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Kita harus bersatu menjaga kedamaian dan membangun Papua yang lebih baik.”
Secara lebih luas, penyebaran hoaks oleh OPM merupakan bagian dari strategi perang informasi (information warfare) yang bertujuan menggoyahkan legitimasi pemerintah dan memupuk simpati terhadap gerakan separatis. Ini bukan sekadar perbuatan kriminal digital, tetapi juga tindakan yang mengandung muatan ideologis dan politis yang mengancam integrasi bangsa.
Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Aparat penegak hukum perlu menindak tegas pelaku penyebaran hoaks yang terbukti berafiliasi dengan kelompok separatis. Di sisi lain, lembaga pendidikan dan tokoh agama di Papua harus lebih aktif dalam membina generasi muda agar tidak menjadi korban manipulasi informasi.
Masa depan Papua terletak pada kemampuan seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama membangun wilayah ini secara inklusif, adil, dan damai. OPM dengan segala upaya hoaksnya tidak akan pernah bisa menghapus kenyataan bahwa Papua adalah bagian sah dari Indonesia, dan bahwa rakyat Papua berhak hidup tenang tanpa hasutan dan kebohongan.
Papua membutuhkan pembangunan, pendidikan, dan persatuan bukan propaganda. Hoaks yang ditebarkan OPM adalah bentuk perlawanan terhadap kemajuan itu sendiri. Oleh karena itu, membentengi masyarakat dari hoaks bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas moral seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Papua sendiri.
