Kabarnoken.com- Aksi kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap masyarakat sipil di Papua kembali mencuat ke permukaan. Dalam beberapa insiden terbaru, kelompok ini dilaporkan melakukan penyanderaan, pemukulan, bahkan pembunuhan terhadap warga yang dianggap tidak mendukung perjuangan mereka.
Fenomena ini menuai kecaman luas dari berbagai elemen masyarakat Papua, yang menilai bahwa tindakan OPM justru bertolak belakang dengan klaim mereka sebagai pejuang kemerdekaan rakyat Papua.
“Kalau mereka benar berjuang untuk rakyat, kenapa rakyat sendiri yang jadi korban? Kami hanya ingin hidup tenang, tapi malah terus-terusan diintimidasi,” ujar Obet Wanimbo, warga asal Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, yang keluarganya menjadi korban pengusiran oleh kelompok bersenjata, Senin (21/4/2025).
Dalam laporan terbaru yang diterima oleh Lembaga Perlindungan dan Advokasi Masyarakat Papua (LPAMP), tercatat setidaknya 28 kasus kekerasan terhadap warga sipil selama tiga bulan terakhir di wilayah Papua Pegunungan. Kasus-kasus ini termasuk pemaksaan terhadap masyarakat untuk ikut dalam kegiatan kelompok separatis, ancaman pembakaran rumah, serta penyitaan hasil panen warga sebagai bentuk “iuran perjuangan”.
Ketua LPAMP menyebut bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan OPM telah mencederai nilai-nilai perjuangan dan menunjukkan wajah lain dari kelompok yang mengklaim diri sebagai pembela rakyat.
“Ini bukan perjuangan, tapi pemaksaan. Masyarakat menjadi korban utama. Mereka kehilangan rumah, ladang, bahkan nyawa. Dan yang lebih menyedihkan, banyak yang tak berani bersuara karena takut dibalas,” ungkap Ester.
Salah satu insiden terbaru terjadi di Kabupaten Intan Jaya, di mana kelompok bersenjata menyerang sebuah kampung karena warganya menolak memberi logistik. Seorang guru honorer dilaporkan tewas akibat dipukul hingga meninggal, sementara dua warga lainnya mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke puskesmas terdekat.
Aparat keamanan menyebut bahwa pola serangan terhadap masyarakat sipil sudah berlangsung bertahun-tahun, namun eskalasinya meningkat setiap kali kelompok separatis merasa terdesak.
Dampak dari kekerasan ini sangat luas. Selain menyebabkan trauma, banyak warga terpaksa mengungsi ke kota-kota terdekat, meninggalkan lahan pertanian dan sekolah. Anak-anak berhenti belajar, ekonomi lokal lumpuh, dan kehidupan sosial terganggu.
Tokoh gereja dari Papua Barat, Pendeta Saul Nimbrot, menyerukan kepada seluruh pihak untuk kembali pada jalan damai dan kemanusiaan.
“Kami tidak butuh konflik, kami butuh kedamaian. Papua tidak akan merdeka melalui darah saudara sendiri,” katanya dalam sebuah khotbah terbuka di Manokwari.
Kekerasan yang dilakukan oleh OPM terhadap masyarakat Papua sendiri menjadi cermin pahit bahwa perjuangan yang diklaim demi rakyat telah kehilangan arah. Masyarakat yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban paling menderita.
Kini, rakyat Papua tidak lagi tinggal diam. Suara mereka mulai bangkit dan menolak menjadi alat dalam konflik berkepanjangan, dan mendambakan masa depan damai, sejahtera, dan penuh harapan di tanah leluhur mereka, tanpa di hantui rasa takut dari kelompok OPM.
