Kabarnoken.com- Kekerasan yang terus menerus terjadi di Papua, khususnya yang melibatkan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), kembali menimbulkan keprihatinan yang mendalam di seluruh Indonesia. Pada tanggal 21 Maret 2025, empat orang tenaga pendidik yang sedang mengajar, satu tenaga kesehatan dana dua lainnya sedang dalam proses identifikasi di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, ditemukan tewas dengan cara yang sangat sadis dan brutal. Pembunuhan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok OPM, yang belakangan ini justru mempublikasikan tuntutannya untuk mendapatkan pendidikan gratis bagi masyarakat Papua melalui pernyataan yang disampaikan oleh Sebby Sambom, seorang juru bicara OPM. Kontradiksi antara tuntutan yang diajukan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan menambah keprihatinan atas kondisi yang semakin memburuk di tanah Papua.
Sebby Sambom, yang dikenal sebagai juru bicara dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Dalam konferensi pers yang diadakan melalui media internasional, Sebby menyampaikan bahwa OPM menginginkan pemerintah Indonesia memberikan pendidikan gratis untuk seluruh rakyat Papua sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak dasar mereka. Menurutnya, dengan pendidikan yang layak, masyarakat Papua dapat mengubah nasib mereka dan memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk berkembang.
“Jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyat Papua, mereka harus memberikan pendidikan yang bebas biaya, tanpa diskriminasi. Kami ingin generasi muda Papua memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak di luar Papua untuk mendapatkan pendidikan yang baik,” kata Sebby Sambom dalam wawancara tersebut.
Pernyataan ini disambut oleh sejumlah pihak yang mendukung hak pendidikan bagi masyarakat Papua. Namun, harapan itu sangat kontras dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Tidak lama setelah tuntutan tersebut diumumkan, sebuah tragedi kemanusiaan terjadi di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, yang justru memperlihatkan bahwa kelompok OPM tidak hanya menuntut hak pendidikan, tetapi juga melakukan tindakan kekerasan yang sangat mengerikan terhadap para tenaga pendidik yang tengah berusaha memberikan pendidikan kepada anak-anak Papua.
Pada pagi hari tanggal 21 Maret 2025, empat orang tenaga pengajar yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ditemukan tewas dengan luka tembak dan di bakar hidup-hidup beserta bangunan sekolahan. Mereka adalah bagian dari tim pengajar yang telah ditugaskan untuk mengajar di Distrik Anggruk, salah satu daerah terpencil di Kabupaten Yahukimo. Kejadian ini menjadi sorotan luas karena selain menyayat hati, pembunuhan ini dilakukan dengan sangat brutal dan sadis.
Informasi yang diterima dari kepolisian setempat menyebutkan bahwa serangan dilakukan dengan senjata api oleh sekelompok orang yang diduga kuat adalah anggota OPM. Mereka menyerang para guru yang sedang berada di ruang kelas atau di sekitar area sekolah tempat mereka mengajar. Sumber-sumber yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa penyerang melakukan tindakan kejam tanpa peringatan, langsung menembak para korban hingga tewas.
Kapolres Yahukimo, menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penyelidikan mendalam terkait kejadian ini. “Kami sedang berusaha mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para pendidik ini sangat kejam dan tidak bisa diterima. Kami akan bekerja sama dengan semua pihak untuk membawa pelaku ke pengadilan,” ujarnya dalam keterangannya kepada media.
Tindak kekerasan terhadap tenaga pendidik ini tidak hanya mengundang reaksi keras dari masyarakat Papua, tetapi juga dari seluruh Indonesia. Pemerintah pusat langsung memberikan pernyataan tegas terhadap kejadian ini, dan menegaskan bahwa kekerasan terhadap tenaga pendidik tidak akan pernah dibenarkan dalam bentuk apapun.
Pernyataan dari para tokoh adat Papua juga sangat mengecam tindakan kekerasan ini. Petrus Wenda, seorang tokoh adat dari suku Dani, menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap tenaga pengajar adalah sebuah penghinaan terhadap perjuangan masyarakat Papua dalam memperjuangkan pendidikan. “Kami tidak mendidik anak-anak kami untuk melakukan kekerasan. Kami mengajarkan mereka untuk hidup dengan damai dan saling menghargai. Tindakan ini sangat tidak pantas dan harus dihentikan,” kata Petrus Wenda dalam wawancara dengan media lokal.
Tuntutan OPM yang meminta pendidikan gratis bagi masyarakat Papua melalui pernyataan Sebby Sambom seharusnya mendapatkan dukungan dari semua pihak, mengingat pendidikan adalah hak dasar bagi setiap anak bangsa. Namun, tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para tenaga pendidik justru memperburuk situasi dan menunjukkan bahwa ada kontradiksi yang besar antara tuntutan OPM dan tindakan yang mereka lakukan di lapangan.