Kabarnoken.com- Kelompok bersenjata yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah tudingan keterlibatan mereka dalam insiden penyerangan yang menyebabkan 11 orang penambang tewas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pernyataan resmi tersebut disampaikan melalui juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, pada Minggu (13/4/2025).
Menurut pernyataan tertulis yang diterima sejumlah media, Sebby menyebut bahwa aksi kekerasan tersebut bukan bagian dari operasi militer yang dilakukan oleh Kodap (Komando Daerah Pertahanan) XVI Yahukimo, salah satu sayap militer TPNPB. Ia juga menyatakan bahwa kelompoknya tidak pernah menyerang warga sipil tanpa alasan yang jelas.
“Kami tegaskan, TPNPB-OPM tidak bertanggung jawab atas kejadian penyerangan terhadap para penambang di Yahukimo. Itu bukan aksi kami. Kami hanya memerangi aparat TNI dan Polri sebagai alat penjajahan Indonesia di tanah Papua,” ujar Sebby dalam keterangannya.
Sebby menambahkan, pihaknya selama ini menjalankan “perang revolusioner” yang terfokus pada aparat keamanan negara, dan bukan kepada masyarakat sipil atau warga sipil pendatang, kecuali yang dianggap menjadi bagian dari operasi intelijen atau bersenjata.
Insiden berdarah ini terjadi di kawasan tambang emas ilegal yang berada cukup terpencil dari pemukiman warga. Berdasarkan keterangan awal dari pihak kepolisian dan militer, 11 jenazah ditemukan di sekitar lokasi tambang dalam kondisi mengenaskan, diduga kuat menjadi korban penyerangan mendadak oleh kelompok bersenjata.
Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu wilayah di Papua Pegunungan yang kerap dilanda konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua. Aksi-aksi bersenjata oleh kelompok separatis telah menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat sipil, khususnya para pendatang yang bekerja di sektor informal seperti pertambangan, perdagangan, dan konstruksi.
Pemerintah daerah telah berulang kali mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas penambangan tanpa izin, mengingat tingginya risiko keselamatan dan potensi konflik dengan kelompok bersenjata maupun antarwarga.
Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Yahukimo, Albertus Nusi, menyebut bahwa aktivitas penambangan di kawasan Seradala tidak memiliki izin resmi dan berpotensi memicu konflik sosial serta kerusakan lingkungan yang serius.
“Kami terus bekerja sama dengan aparat untuk menutup aktivitas tambang ilegal, namun di lapangan sangat sulit dikendalikan karena keterbatasan personel dan akses yang terbatas,” katanya.
Pengamat keamanan dari Universitas Cenderawasih, Yohanis Wenda, menilai pernyataan TPNPB-OPM tersebut harus ditanggapi dengan serius, namun tetap dilakukan verifikasi independen. Menurutnya, konflik di Papua tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan keamanan semata.
