Kabarnoken.com- Tindakan kekerasan yang sering terjadi di Papua, terutama oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), semakin memprihatinkan, terutama dengan adanya pembakaran dan pengrusakan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Tindakan ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mencederai hak-hak dasar warga masyarakat Papua, serta memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah yang telah lama dilanda konflik ini.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah fasilitas penting di Papua, seperti sekolah dan rumah sakit, telah menjadi sasaran pembakaran dan perusakan oleh kelompok yang menamakan diri mereka pejuang kemerdekaan Papua. Pembakaran fasilitas pendidikan dan kesehatan ini jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, karena merampas hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan hak masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang layak.
Tindakan ini tidak hanya menambah deretan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, tetapi juga merusak upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang selama ini tertinggal. Sekolah-sekolah yang dibakar dan rumah sakit yang dihancurkan merupakan sarana vital untuk mendukung pembangunan dan memberikan akses dasar bagi masyarakat. Pembakaran dan perusakan ini semakin memperburuk kesulitan yang sudah dihadapi oleh masyarakat di Papua.
Pembakaran fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan di Papua oleh kelompok OPM telah menjadi kejadian yang berulang. Tidak hanya sekali atau dua kali, insiden ini terjadi di berbagai wilayah, khususnya di daerah yang terisolasi dan rentan. Dalam beberapa bulan terakhir, terdapat laporan mengenai pembakaran sekolah dan puskesmas yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang diduga berasal dari OPM. Dalam beberapa kasus, fasilitas tersebut bukan hanya dihancurkan, tetapi juga dibakar habis sehingga tidak dapat digunakan lagi.
Salah satu insiden yang mencuat adalah pembakaran Sekolah Dasar di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, yang terjadi pada 21 Maret 2025. Fasilitas yang sudah mengalami kerusakan parah tersebut membuat proses belajar mengajar menjadi terganggu. Guru-guru dan siswa yang sebelumnya dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik, kini harus kembali menghadapi keterbatasan fasilitas. Tidak hanya itu, pembakaran Puskesmas yang terjadi di wilayah yang sama juga mengakibatkan terganggunya layanan kesehatan bagi masyarakat setempat.
“Serangan terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan ini adalah pelanggaran HAM yang tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Sekolah dan puskesmas adalah dua fasilitas yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat, khususnya di Papua yang sudah sangat terbatas aksesnya. Pembakaran dan perusakan ini menambah kesulitan yang harus dihadapi masyarakat Papua yang sudah hidup dalam keterbatasan,” ujar Natalius Pigai, Menteri HAM, dalam konferensi pers terkait isu HAM di Papua, Kamis (27/03/2025).
Menanggapi kejadian-kejadian yang terus berulang ini, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, mengungkapkan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa pembakaran dan perusakan fasilitas pendidikan dan kesehatan adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang harus dihentikan segera.
“Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara, tidak peduli apapun latar belakang permasalahannya. Pembakaran fasilitas ini jelas merupakan bentuk kekerasan yang melanggar HAM dan harus dihentikan. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah tegas untuk memberikan perlindungan terhadap warga dan fasilitas-fasilitas vital ini,” ujar Pigai.
Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memperkuat pengamanan terhadap fasilitas-fasilitas penting yang menjadi sasaran rentan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga Papua, terutama anak-anak yang bersekolah dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, dapat terus mengakses hak-hak mereka dengan aman.
Tokoh masyarakat Papua, Sebastian Wanimbo, mengungkapkan rasa kesal dan kecewanya terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM. Menurutnya, kelompok yang mengklaim diri sebagai pejuang kemerdekaan ini justru merugikan masyarakat Papua itu sendiri, yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.
“Pembakaran sekolah dan puskesmas adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat Papua. Kami di sini, terutama anak-anak, membutuhkan pendidikan untuk masa depan mereka. Begitu juga dengan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh warga, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Mereka yang mengaku berjuang untuk kemerdekaan malah membuat kami semakin menderita,” ujar Wanimbo.
Pembakaran dan perusakan fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan oleh kelompok OPM jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihentikan. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga menghambat upaya untuk membangun Papua menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera. Perlindungan terhadap fasilitas-fasilitas vital ini perlu diperkuat, dan dialog damai harus menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama.
