Pengadilan Agama, Kasus Perceraian Cenderung Meningkat Setiap Tahun​

Pengadilan Agama, Kasus Perceraian Cenderung Meningkat Setiap Tahun

Kabar Noken – Disela-sela penggarapan video iklan Zona Integritas WBK, Ketua Pengadilan Agama Merauke, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag bertutur kepada Kabar Noken, bahwasanya Sejak tahun 2004 Pengadilan Agama seluruh Indonesia dibawah Mahkamah Agung, terkait tupoksi, PA tugasnya menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam.atau orang yang menundukkan diri dengan Hukum Islam.

Awaluddin mengakui, image kebanyakan orang Pengadilan Agama itu tempatnya orang bercerai. Sesungguhnya kewenangan PA berkaitan dengan hukum keluarga, baik itu waris, harta bersama, hak asuh anak, pengangkatan anak, masalah dispensasi nikah, isbat nikah, hibah, wasiat, sodakoh, selain itu menyelesaikan sengketa mengenai syariah.

Majelis Hakim yang pernah bertugas di Tanjungbalai Karimun ini lebih rinci menjelaskan mayoritas perkara yang masuk dari tahun ke tahun didominasi masalah perceraian dengan faktor tersebut mungkin yang akhirnya membuat posisi Pengadilan Agama identik dengan masalah perceraian. Ia membeberkan kepada Kabar Noken, seperti pada tahun 2018 ada sisa perkara sebanyak 70 kasus menjadi tambahan perkara yang masuk di tahun 2019 ada 434 kasus, dimana 300 diantaranya kasus perceraian, yang lainnya menyangkut kasus permohonan dispensasi nikah dan permohonan penetapan ahli waris. Sementara masih ditahun 2019 kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama sekitar 500 kasus. Hingga periode September 2020 sudah ada 330 kasus, untuk cerai gugat masih mendominasi sekitar 280 kasus lainnya sekitar 50 kasus untuk permohonan.

Ketua Pengadilan Agama Merauke yang berwenang membawahi sekitar 18 pegawai ini menuturkan dengan gamblang, dalam kurun satu tahun masing-masing hakim bisa mengadili 200 an kasus. Dikarenakan pada Pengadilan Agama Merauke hanya memiliki 2 hakim majelis. Adapun jumlah dan komposisi pegawai yang ada di Pengadilan Agama ini antara lain Ketua, Wakil Ketua, 2 orang hakim, Sekretaris panitera permohonan, panitera muda gugatan, kasubag umum dan keuangan, kasubag teknologi informasi dan perencanaan pelaporan.

Ketika ditanya tentang faktor paling dominan penyebab sebuah perceraian, Hakim yang pernah mengabdi di Kuala Kapuas Kalimantan Tengah ini, menjelaskan terkait perselisihan yang tidak bisa lagi diperbaiki, penelantaran dalam pemberian nafkah lahir bathin, KDRT, gangguan kesehatan.

Terkait maraknya permohonan pernikahan pada usia dinipun pihaknya mengakui cukup tinggi apalagi setelahnya adanya perubahan batas umur menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 pada UU No 16 tahun 2019 , menyebabkan permohonan dispensasi cukup meroket. Perkara dispensasi nikah, anak juga akan dihadirkan dalam sidang untuk menggali bagaimana kesiapan mental anak yang hendak menikah. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran mengisyaratkan yang harus dipenuhi untuk perkara dispensasi anak salah satunya harus ada rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak, kami akan mengkonsultasikannya ke Pengadilan Tinggi.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Merauke sejak November 2018 ini menegaskan pengadilan agama bersifat pasif kami hanya bisa menerima, memeriksa dan mengadili, ujarnya menutup perbincangan dengan Kabar Noken. (Will)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.