Kabarnoken.com- Kepengurusan Perkumpulan Masyarakat Pendukung Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya resmi dikukuhkan serta dilaunching bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (14/6/2025).
Perkumpulan Masyarakat Pendukung Kebijakan Pembangunan dikukuhkan langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau disaksikan sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov PBD, anggota MRP PBD, sejumlah pimpinan organisasi masyarakat serta pihak terkait lainnya.
Marthen Idie menahkodai Perkumpulan Masyarakat Pendukung Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Gubernur PBD Ahmad Nausrau menyampaikan apresiasi tinggi terhadap terbentuknya organisasi ini yang dinilai dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
“Luar biasa, hari ini kita mendapatkan amunisi baru dalam mendukung pembangunan Papua Barat Daya. Pemerintah tentu sangat mengapresiasi kehadiran organisasi ini,” ujar Wagub PBD Ahmad Nausrau.
Wagub PBD menekankan bahwa visi dan misi Pemerintah Provinsi tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat. Tak hanya itu, dirinya berharap, organisasi ini mampu menjadi pengawal kebijakan sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.
“Kami bekerja untuk lima tahun ke depan, dari 2025 hingga 2030. Evaluasi terhadap hasil pembangunan harus dilakukan di akhir periode, bukan berdasarkan penilaian yang terburu-buru. Oleh karena itu, sinergi seperti ini sangat kami butuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Pendukung Kebijakan Pembangunan, Marthen Idie menuturkan bahwa pembentukan organisasi ini merupakan bentuk komitmen moral dan tanggung jawab sosial untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Kami menyadari bahwa percepatan pembangunan di Papua Barat Daya membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Organisasi ini hadir sebagai katalisator antara masyarakat dan pemerintah, guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” tutur Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Pendukung Kebijakan Pembangunan, Marthen Idie.
Ia menyebut, organisasi ini telah memiliki legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan HAM serta telah terdaftar di Kesbangpol Provinsi PBD. Dengan demikian, organisasi ini diakuinya sah beroperasi sebagai mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan program-program pembangunan.
Marthen tutur menekankan pentingnya transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fokus utama organisasi, sejalan dengan misi pemerintah provinsi untuk membangun sistem birokrasi yang modern dan akuntabel.
“Kami berkomitmen mendukung e-government dan mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan serta implementasi kebijakan daerah, demi mewujudkan Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera,” bebernya.
Ditambahkannya, peluncuran organisasi ini menjadi momentum konsolidasi para tokoh masyarakat, akademisi dan praktisi yang tergabung dalam organisasi guna menyatukan langkah dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Kami ingin menjadi ruang diskusi yang sehat, berbasis data dan riset, untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan kebijakan yang tepat sasaran,” tandasnya.
