Polres Merauke Amankan Aksi Demo Damai Penolakan MRP Untuk Melaksanakan RDPU

Kabar Noken, Merauke – Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum melalui PLH Kabag Ops AKP Micha P.Toding, Sik,SH yang didamping Para Perwira Polres Merauke dan seluruh anggota Mapolres Merauke melaksanakan pengamanan aksi demo damai penolakan kedatangan MRP ( Majelis rakyat Papua ) untuk melaksanakan RDPU ( Rapat dengar pendapat umum ) di wilayah Kabupaten Merauke. Senin, 16/11/2020

Dikatakan Kabag Ops dalam pelaksaan apel kesiapan pengamanan di hadapan 150 personil pengamanan baik pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup yang dibagi di dua titik yaitu di Areal tugu libra dan di areal Kantor Bupati Merauke.

Dikatakan bahwa kepada seluruh personil yang terlibat pengamanan agar melaksanakan tugas dengan iklas dan penuh rasa tanggung jawab, anggota dalam bertindak secara professional dan humanis karena mereka adalah saudara-saudara kita juga.

Aksi demo damai tersebut di koordinir oleh Bapak Hendrikus Dinaulik tokoh masyarakat Animha, bersama Koorlap Tarsis rahailyaan dan tokoh tokoh masyarakat dari wilayah Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat.

Adapun massa diperkirakan sebanyak 100 orang dengan menggunakan kendaraan pick up dengan membawa pengeras suara, tiga buah bendera merah putih, dua buah spanduk besar dan 11 buah pamphlet.

Dikatakan oleh Hendrikus Dinaulik bahwa Kami perwakilan masyarakat malind menolak MRP untuk melaksanakan RDPU di Wilayah tanah Malind Merauke, Otonomi khusus ples II harus tetap dilanjutkan, harus tetap dilanjutkan karena sudah memberi manfaat bagi rakyat Papua,” ungkapnya.

“Lanjut dikatakan Tarsis Raheilyaan “ Kami yang mempunyai tanah malind ini menolak dengan tegas MRP untuk melaksanakan Rapat dengar pendapat umum di Wilayah Animha”.

Akhirnya aspirasi massa pendemo tersebut di terima langsung oleh Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE,M.Si dengan mengatakan kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Merauke “ dengan ini menerima aspirasi masyarakat Merauke, kita akan menyurat hari ini juga ke MRP Propinsi Papua dengan memberikan beberapa pointnya diantaranya meminta rekomendasi dari 4 Kabupaten di wilayah Animha, kedua karena masih pandemic Covid-19 sehingga mematuhi protocol Kesehatan, Meminta persetujuan tokoh adat yang mempunyai wilayah Animha dan harus memiliki ijin dari pihak Keamanan,” akhirnya.(CAR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.