Kabarnoken.com- Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan solusi terhadap konflik di Papua. Kepala Negara diharapkan beri instruksi yang strategis.
“Kami akan menanyakan kepada pemerintah tentunya melalui Bapak Presiden arahan tentang pemerintah mau apakan Papua,” kata Yorrys di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025.
Yorrys mengatakan masalah di Papua sejatinya bukan hal baru. Konflik tidak kunjung mereda, justru terjadi eskalasi.
“Masalah Papua ini bukan masalah baru sudah hampir 70 tahun masalah ini dari waktu ke waktu dan ini tidak pernah mereda, malah dia menguat di akhir-akhir ini,” ucap Yorrys.
Yorrys mengatakan bahwa pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan belum mampu meredakan situasi. Bahkan, pasca pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Papua, konflik disebut meningkat.
“Eskalasi ini tidak makin hari makin menurun, tetapi akhir-akhir ini dengan pemekaran itu sendiri, eskalasinya makin meningkat kemudian dia mengkristal,” kata Yorrys.
Menurut dia, kehadiran aparat dalam jumlah besar di Papua justru memperkuat kesan bahwa masyarakat Papua hanya dianggap sebagai objek pengamanan. Bahkan, bukan subjek dalam penyelesaian persoalan.
“Kalau kita tidak punya persepsi bersama, maka kekerasan dan pengungsian akan terus terjadi. Kita harus berhenti melihat Papua sebagai objek keamanan, dan mulai memperlakukannya sebagai subjek kemanusiaan,” ujar dia.
Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (For Papua MPR RI) juga telah menyampaikan sikap. Forum ini terdiri dari anggota DPR dan DPD dari daerah pemilihan (dapil) Papua.
Berikut pernyataan sikap For Papua MPR RI:
- Konflik Berkepanjangan Butuh Pendekatan Komprehensif
Konflik bersenjata di Papua yang terus meningkat memerlukan respons terpadu dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan lembaga terkait. Penyelesaian tidak bisa hanya bersifat militeristik.
- Korban Sipil Terus Bertambah
Peningkatan jumlah korban dari masyarakat sipil dan aparat menunjukkan bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan belum efektif. Perlu strategi baru yang mengedepankan kemanusiaan.
- Evaluasi Total Pendekatan Keamanan
Penempatan aparat TNI dan Polri dalam jumlah besar justru menambah trauma dan ketidakpercayaan masyarakat. Pemerintah pusat harus segera mengevaluasi pendekatan ini dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih humanis.
- Janji Pendekatan Damai Harus Ditepati
Komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan Papua secara damai dan bermartabat harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya retorika.
- Libatkan Lembaga Konstitusional dan Perwakilan Rakyat Papua
Penanganan Papua harus melibatkan lembaga formal seperti DPR RI, DPD RI, serta tokoh masyarakat Papua dalam dialog terbuka di bawah koordinasi For Papua MPR RI.
- Hentikan Pendekatan Sektoral
Kebijakan Papua tidak bisa disamaratakan dengan wilayah lain. Perlu pendekatan kontekstual yang menghormati budaya, sejarah, dan realitas Papua.
- Sinergi Antar Kementerian dan Lembaga
Seluruh instansi pemerintah harus memiliki visi yang selaras terkait Papua, khususnya Kemenko Polhukam, Kemenhan, Kemenkumham, TNI, dan Polri.
- Bangun Dialog Setara dan Inklusif
Penanganan konflik Papua harus melibatkan seluruh elemen dan tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Dialog sejajar dan kolaboratif adalah kunci menuju perdamaian berkelanjutan.
