Kabarnoken.com- Kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali melakukan aksi kekerasan yang menelan korban jiwa dari kalangan warga sipil. Kali ini, seorang warga sipil tewas secara tragis setelah diduga secara keliru sebagai mata-mata oleh kelompok bersenjata. Insiden ini memperlihatkan semakin tidak terkendalinya aksi kekerasan di wilayah konflik Papua dan memperparah penderitaan masyarakat sipil yang terjebak di tengah konflik berkepanjangan.
Peristiwa ini terjadi pada awal pekan di Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya. Korban, yang diketahui bernama Yulius Wonda (39), merupakan seorang petani lokal yang dikenal baik oleh warga sekitar. Menurut keterangan sejumlah saksi, korban diculik oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga bagian dari OPM, dengan tuduhan bahwa ia memberikan informasi kepada aparat keamanan terkait pergerakan kelompok mereka.
Beberapa hari kemudian, jasad korban ditemukan di hutan dalam kondisi mengenaskan. Informasi dari aparat kepolisian menyebutkan bahwa korban mengalami penyiksaan sebelum akhirnya dieksekusi. Warga yang mengetahui keberadaan jasad tersebut langsung melapor kepada pihak berwenang, Sabtu (12/04/2025).
Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Pendeta Simon Pigai, menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis. Ia menilai bahwa masyarakat sipil sering menjadi korban dari konflik yang tidak mereka pahami dan tidak mereka inginkan.
“Yulius adalah orang biasa, petani yang sehari-hari mencari nafkah untuk keluarganya. Tuduhan sebagai mata-mata adalah hal yang sangat kejam dan tidak berdasar. Ini memperlihatkan bahwa kelompok bersenjata telah kehilangan arah dalam perjuangan mereka,” ujarnya.
Insiden ini menambah daftar panjang korban sipil yang menjadi sasaran kekerasan oleh OPM dengan alasan yang belum dapat dibuktikan. Dalam beberapa kasus sebelumnya, warga yang dicurigai memiliki hubungan dengan pihak keamanan kerap menjadi target penyiksaan, intimidasi, hingga pembunuhan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan bahwa aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis tidak akan ditoleransi. Menteri Koordinator Polhukam, Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga sipil adalah prioritas utama pemerintah.
“Kami sangat menyesalkan terjadinya aksi kekerasan yang menimpa warga sipil. Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah konkret untuk menjaga keamanan masyarakat dan menindak tegas setiap pelaku kekerasan,” katanya dalam pernyataan resmi.
Selain pendekatan keamanan, pemerintah juga terus mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Papua sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menyelesaikan konflik. Namun di sisi lain, kekerasan yang terus terjadi di lapangan menimbulkan ketakutan dan menghambat berbagai program pembangunan yang tengah berjalan.
Pengamat konflik Papua, Adriana Elisabeth, menyebut bahwa kasus seperti ini memperlihatkan urgensi perlindungan terhadap warga sipil dan pentingnya membangun komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat lokal dan kelompok OPM. “Selama masyarakat tidak merasa aman, program pembangunan dan dialog apa pun akan selalu berada di bawah bayang-bayang kekerasan,” ujarnya.
