Kabarnoken.com- Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, kembali memicu kontroversi setelah mengeluarkan pernyataan yang mengaitkan keberlangsungan kelompok bersenjata di Papua dengan praktik perampasan Dana Desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Sebby melalui rekaman audio yang beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, ia mengungkapkan bahwa sebagian dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa di wilayah pedalaman justru diambil oleh pihaknya untuk mendukung logistik dan operasional kelompok.
“Kalau tidak ada Dana Desa, kelompok kami sudah lama habis. Itu kenyataannya,” ujar Sebby dalam rekaman tersebut, Kamis (14/8/2025).
Sejumlah tokoh masyarakat menanggapi keras pernyataan ini. Yonas Wenda, tokoh adat asal Lanny Jaya, menilai pengakuan Sebby tersebut merupakan bukti bahwa kelompok bersenjata telah merugikan masyarakat sipil secara langsung.
“Dana Desa itu hak rakyat untuk membangun jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Kalau dipakai untuk perang, rakyat yang paling dirugikan,” kata Yonas.
Hal senada disampaikan Petrus Tabuni, aktivis pemuda Papua. Ia menilai perampasan dana publik sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan, apapun alasannya.
“Bicara perjuangan tetapi mengambil hak dasar masyarakat adalah kemunafikan. Ini bukan membela rakyat, tapi justru menindas mereka,” tegasnya.
Bagi sebagian masyarakat Papua, pernyataan Sebby bukanlah hal mengejutkan, melainkan pembenaran atas apa yang telah lama mereka rasakan. Di banyak wilayah rawan konflik, distribusi Dana Desa kerap terhambat akibat ancaman dari kelompok bersenjata.
Pernyataan Sebby Sambom ini diprediksi akan memicu perdebatan panjang di kalangan pendukung dan penentang OPM, sekaligus membuka diskusi publik mengenai dampak nyata konflik bersenjata terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua.
