Kabarnoken.com- Nama Sebby Sambom kembali mencuat setelah terungkap bahwa ia diduga terlibat dalam penyebaran informasi hoax yang meresahkan masyarakat. Pria yang dikenal sebagai salah satu tokoh pro-kemerdekaan Papua ini dilaporkan menggunakan wartawan luar negeri untuk menyebarkan berita palsu yang mengarah pada provokasi dan disinformasi di kalangan masyarakat internasional. Tindakan ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak, baik dari pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga media internasional yang menilai bahwa tindakan tersebut berbahaya bagi stabilitas sosial-politik di Indonesia, khususnya di Papua.
Sebby Sambom, yang dikenal sebagai juru bicara kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), dituduh telah melakukan kampanye besar-besaran melalui beberapa saluran media internasional. Hoax yang disebarkan mengandung informasi yang salah tentang situasi di Papua, termasuk klaim-klaim terkait pelanggaran hak asasi manusia dan laporan-laporan yang mendiskreditkan pemerintah Indonesia.
Menurut sumber yang memiliki akses ke penyelidikan internal, Sebby Sambom memanfaatkan jaringan wartawan luar negeri untuk menuliskan dan menerbitkan laporan yang tidak diverifikasi secara independen. Salah satu dari wartawan tersebut adalah seorang jurnalis asing yang bekerja dengan media internasional besar, yang diduga tidak memeriksa kebenaran informasi tersebut sebelum dipublikasikan.
“Sebby menggunakan media luar negeri sebagai saluran untuk menyebarkan informasi yang bertujuan untuk merusak citra pemerintah Indonesia. Ini adalah upaya terorganisir untuk menciptakan ketegangan di dalam negeri dan di luar negeri terkait situasi Papua,” ungkap seorang sumber yang enggan disebutkan Namanya, Senin (7/4/2025).
Penyebaran berita palsu ini tidak hanya berpotensi merusak reputasi Indonesia di mata dunia, tetapi juga dapat memicu ketegangan antara berbagai kelompok di Papua yang sudah dalam keadaan rawan akibat ketidakstabilan sosial dan politik.
Hoax yang disebarkan oleh Sebby Sambom berfokus pada dua isu utama dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh aparat keamanan Indonesia dan kekerasan terhadap masyarakat Papua oleh pemerintah Indonesia. Dalam laporan-laporan tersebut, terdapat klaim yang tidak terbukti terkait operasi militer yang dilakukan di wilayah Papua, termasuk tuduhan adanya pembunuhan terhadap warga sipil dan perusakan tempat tinggal mereka.
Namun, pihak yang berwenang, termasuk Kementerian Luar Negeri Indonesia dan aparat keamanan, dengan cepat membantah klaim-klaim tersebut. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa informasi yang tersebar tersebut merupakan bagian dari kampanye disinformasi yang bertujuan merusak citra negara di mata internasional dan memperburuk hubungan dengan negara-negara sahabat.
Selain itu, sejumlah organisasi internasional yang mengawasi situasi di Papua juga merespons informasi palsu tersebut dengan menegaskan bahwa laporan tersebut tidak didukung oleh bukti yang valid. Amnesty International dan Human Rights Watch, yang biasanya mengkritik pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, juga mengkritik cara penyebaran informasi yang salah tanpa verifikasi yang memadai.
Pemerintah Indonesia, melalui berbagai saluran komunikasi, menyatakan bahwa penyebaran informasi hoax yang dilakukan oleh Sebby Sambom merupakan tindakan yang sangat merugikan, baik dari segi diplomatik maupun sosial. Dalam sebuah pernyataan resmi, pemerintah menyebut bahwa penyebaran hoax ini bertujuan untuk memanipulasi opini publik internasional dan menggiring mereka untuk mendukung tuntutan kemerdekaan Papua.
Sementara itu, aparat kepolisian Papua dan aparat keamanan Indonesia dilaporkan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait keterlibatan Sebby Sambom dalam penyebaran berita palsu ini. Pihak berwenang berkomitmen untuk menindak tegas setiap pihak yang berusaha merusak kedamaian dan stabilitas negara dengan cara-cara yang tidak sah.
Penyebaran informasi hoax ini berdampak signifikan terhadap masyarakat di Papua dan juga di luar negeri. Masyarakat di Papua, yang sudah berada dalam ketegangan akibat konflik yang berlangsung lama, kini harus menghadapi peningkatan ketidakpastian dan ketakutan yang disebabkan oleh laporan-laporan yang salah. Bahkan, beberapa kelompok masyarakat mulai merasa terpecah akibat persepsi yang berbeda tentang apa yang sebenarnya terjadi di Papua.
Di sisi internasional, penyebaran informasi yang tidak benar ini berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara besar. Negara-negara yang memiliki perhatian terhadap situasi di Papua, seperti Australia dan beberapa negara Eropa, mungkin merasa sulit untuk membuat keputusan yang bijak jika mereka didorong oleh informasi yang tidak lengkap dan tidak akurat.
Beberapa media internasional yang terlibat dalam penyebaran hoax ini kini sedang menjalani evaluasi internal terkait keterlibatan mereka dalam pemberitaan yang tidak terverifikasi. Lembaga media yang telah menerbitkan laporan-laporan dari wartawan yang bekerja sama dengan Sebby Sambom diminta untuk meninjau kembali laporan-laporan tersebut dan mengoreksi jika terdapat kekeliruan informasi.
“Media harus memiliki tanggung jawab sosial untuk hanya menyebarkan informasi yang sudah diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengingatkan semua pihak untuk mengutamakan etika jurnalistik yang benar dalam melaporkan situasi di Papua,” ujar seorang jurnalis senior dari salah satu lembaga media internasional.
