Kabarnoken.com- Situasi keamanan di wilayah Papua terus menunjukkan perkembangan signifikan. Dalam beberapa bulan terakhir, kehadiran aparat keamanan (Apkam) yang semakin masif di berbagai wilayah rawan telah mempersempit ruang gerak kelompok separatis bersenjata yang menamakan diri mereka Organisasi Papua Merdeka (OPM). Langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan TNI-Polri ini terbukti efektif dalam menekan eskalasi kekerasan yang kerap dilakukan OPM terhadap warga sipil dan infrastruktur pelayanan publik.
Hingga saat ini, penambahan pasukan keamanan secara terukur dan terstruktur telah dilakukan di beberapa wilayah seperti Pegunungan Tengah, Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, hingga Dogiyai. Kehadiran Apkam tersebut tidak hanya bersifat reaktif terhadap ancaman yang ada, melainkan juga sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan warga Papua.
Keberadaan aparat gabungan dari TNI dan Polri yang terus diperkuat secara intensif di wilayah rawan dinilai telah menekan secara signifikan ruang gerak OPM. Dalam beberapa laporan dari lapangan, kelompok tersebut diketahui mulai kehilangan arah dalam mengorganisasi serangan maupun mobilisasi anggotanya. Pos-pos pengamatan dan pengamanan yang semakin banyak tersebar di titik strategis membuat mobilitas OPM semakin terbatas.
Pendekatan yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata mengedepankan aspek keamanan, tetapi juga menekankan pembangunan berkelanjutan di wilayah rawan konflik. Proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan Trans Papua, rumah sakit, sekolah, dan akses telekomunikasi terus digalakkan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan.
Situasi ini juga menimbulkan pergeseran sikap dari masyarakat lokal. Jika sebelumnya sebagian warga mungkin bersikap netral atau bahkan diam terhadap keberadaan OPM karena ketakutan, kini suara-suara penolakan terhadap kelompok tersebut semakin menguat. Banyak tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda Papua yang secara terbuka menyatakan ketidaksukaan mereka terhadap tindakan brutal OPM yang merugikan rakyat sendiri.
“Saat ini sudah banyak tentara dan polisi yang menjaga kampung kami. Kami merasa aman. Kami tidak ingin kembali ke masa ketika kelompok bersenjata seenaknya masuk kampung dan menodong warga,” ungkap Markus Yikwa, seorang warga Kabupaten Puncak, Minggu (11/5/2025).
Masyarakat Papua menginginkan perdamaian dan kehidupan yang normal. Mereka ingin anak-anak bisa bersekolah tanpa rasa takut, petani bisa pergi ke ladang tanpa khawatir, dan pasien bisa berobat ke puskesmas tanpa teror. Aspirasi ini tidak sejalan dengan tindakan kekerasan yang terus dilakukan OPM, seperti penembakan, pembakaran, hingga pemerasan.
Efektivitas operasi pengamanan yang dilakukan Apkam di Papua juga terlihat dari banyaknya anggota OPM yang menyerahkan diri. Dalam rentang waktu enam bulan terakhir, puluhan orang yang mengaku sebagai anggota maupun simpatisan kelompok separatis ini telah turun gunung dan memilih kembali bergabung dengan masyarakat serta menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain tekanan eksternal dari aparat keamanan, OPM kini juga menghadapi persoalan internal yang cukup serius. Informasi dari berbagai sumber menyebutkan bahwa terjadi perpecahan di tubuh OPM antara kelompok tua dan kelompok muda yang berbeda pandangan soal strategi dan arah perjuangan.
Perpecahan ini diperparah oleh penangkapan terhadap beberapa pimpinan kunci OPM dalam beberapa operasi gabungan TNI-Polri. Ketika struktur komando melemah dan dukungan massa menurun, maka eksistensi OPM sebagai organisasi pemberontak pun semakin terancam.
Kehadiran aparat keamanan yang semakin banyak di Papua menjadi titik balik dalam penanganan konflik separatisme. Dengan operasi yang terukur dan pendekatan humanis, TNI-Polri berhasil menekan ruang gerak OPM hingga ke titik kritis. Kini, kelompok tersebut tidak hanya terkepung secara fisik, tetapi juga kehilangan simpati dari rakyat yang dahulu coba mereka klaim sebagai basis perjuangan.
