Kabarnoken.com- Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mengejutkan masyarakat Papua. Dalam sebuah insiden yang terjadi pada 7 April 2025, OPM dilaporkan membakar sebuah fasilitas pendidikan di Distrik Yahukimo, Papua. Berdasarkan penyelidikan awal, alasan di balik tindakan kejam ini terungkap bahwa kelompok separatis tersebut melakukan aksi pembakaran fasilitas pendidikan sebagai bentuk protes karena mereka tidak menerima dana desa yang mereka klaim sebagai hak mereka.
Insiden pembakaran ini terjadi sekitar pukul 08.00 WIT, ketika sekelompok anggota OPM memasuki kawasan sekolah yang terletak di Desa Kunga, Distrik Yahukimo. Mereka membawa sejumlah bahan bakar dan langsung membakar gedung sekolah yang sedang tidak digunakan oleh para siswa. Tidak hanya satu bangunan, namun beberapa fasilitas lain di kompleks tersebut juga menjadi sasaran api. Akibat dari pembakaran ini, fasilitas yang terdiri dari ruang kelas, perpustakaan, dan ruang guru hangus terbakar.
Pembakaran fasilitas pendidikan ini jelas mengganggu proses pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak Papua. Gedung sekolah yang terbakar adalah satu-satunya fasilitas pendidikan di desa tersebut, dan dihuni oleh sekitar 150 siswa yang terpaksa kini harus belajar di bawah kondisi yang sangat terbatas.
Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian Papua berhasil mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya mengenai alasan dibalik pembakaran tersebut. Ternyata, kelompok OPM membakar fasilitas pendidikan tersebut sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang mereka klaim tidak memberikan dana desa yang seharusnya mereka terima.
Kelompok separatis ini merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bagian dari dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Mereka beranggapan bahwa dana tersebut merupakan hak mereka sebagai bagian dari wilayah Papua yang kini berada di bawah pemerintahan Indonesia. Menurut sumber-sumber yang terlibat dalam penyelidikan, OPM telah menuntut sejumlah dana yang mereka klaim seharusnya disalurkan kepada mereka untuk mendukung kegiatan mereka.
“Pembakaran ini adalah cara mereka untuk menekan pemerintah agar memenuhi tuntutan mereka. Mereka merasa bahwa dana desa yang diterima oleh masyarakat tidak sampai kepada mereka, dan ini adalah bentuk kekerasan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ungkap salah satu pejabat setempat yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Pihak aparat keamanan juga menambahkan bahwa mereka akan meningkatkan patroli dan pengawasan di daerah-daerah rawan agar kejadian serupa tidak terulang. Meskipun wilayah Papua memiliki medan yang sulit dijangkau, pihak keamanan berjanji akan berkoordinasi dengan masyarakat untuk memberikan perlindungan yang maksimal.
Pembakaran fasilitas pendidikan ini tidak hanya merugikan warga Papua secara langsung, tetapi juga berdampak panjang terhadap sistem pendidikan di wilayah tersebut. Sekolah yang terbakar adalah satu-satunya tempat di mana anak-anak di desa tersebut dapat mengenyam pendidikan. Setelah kejadian ini, lebih dari seratus anak harus belajar tanpa fasilitas yang memadai, dan mereka terpaksa harus menempuh perjalanan jauh ke sekolah-sekolah lain yang berada di luar desa mereka.
Seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap kejadian ini. “Kami baru saja berusaha untuk membangun pendidikan yang lebih baik di sini, tetapi tindakan ini menghancurkan semuanya. Kami sangat membutuhkan fasilitas ini untuk mendidik anak-anak, dan sekarang kami harus mencari cara untuk melanjutkan pembelajaran tanpa adanya tempat yang layak,” ujarnya dengan nada kecewa.
Selain itu, pembakaran ini juga meningkatkan ketegangan antara kelompok separatis dan masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Banyak warga yang merasa takut untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka, terutama setelah ancaman yang semakin intens dari kelompok OPM terhadap mereka yang tidak mendukung perjuangan mereka.
Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM ini tidak hanya mengundang kecaman dari pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga mendapat reaksi keras dari berbagai tokoh masyarakat dan organisasi pendidikan. Mereka mengutuk keras pembakaran fasilitas pendidikan yang sangat penting bagi masa depan anak-anak Papua.
“Pendidikan adalah hak setiap anak, dan menghancurkan fasilitas pendidikan hanya akan memperburuk masa depan mereka. Kami mendesak agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk melindungi anak-anak dan tenaga pengajar di wilayah Papua,” ujar seorang perwakilan dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) Papua.
