Kabarnoken.com- Situasi keamanan yang belum kondusif akibat ulah kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menimbulkan dampak serius, terutama terhadap akses pendidikan anak-anak di sejumlah wilayah pedalaman Papua. Kekacauan yang ditimbulkan oleh aksi teror dan intimidasi OPM membuat anak-anak tak dapat menjalani proses belajar mengajar secara normal.
Menurut laporan dari aparat keamanan dan lembaga pendidikan lokal, banyak sekolah terpaksa ditutup karena kekhawatiran akan keselamatan siswa dan guru. Bahkan di beberapa distrik seperti Nduga, Intan Jaya, dan Yahukimo, fasilitas pendidikan dibakar atau dijadikan tempat persembunyian kelompok separatis, mengakibatkan kerusakan berat pada sarana pendidikan.
Tokoh masyarakat Papua, Yulius Wonda, menyatakan keprihatinannya atas kondisi ini. Ia menegaskan bahwa tindakan OPM sama sekali tidak mencerminkan perjuangan demi masa depan Papua. “Kalau mereka betul-betul berjuang untuk rakyat Papua, kenapa anak-anak harus dikorbankan? Pendidikan adalah hak dasar. Anak-anak kita harusnya belajar, bukan trauma karena suara tembakan,” ujar Wonda, Senin (16/6/2025).
Ia menambahkan bahwa banyak orang tua kini terpaksa meliburkan anak-anak mereka karena takut terjadi penyerangan sewaktu-waktu. “Tidak hanya sekolah yang tutup, tapi banyak guru yang memilih pindah atau meminta dipindahkan karena merasa nyawanya terancam,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Frederikus Tebai, mengungkapkan bahwa pada tahun ajaran 2024-2025, setidaknya ada lebih dari 70 sekolah yang tidak dapat beroperasi secara normal di wilayah rawan gangguan OPM. “Kami mencatat ratusan anak usia sekolah kehilangan kesempatan belajar selama berbulan-bulan. Ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mereka,” ujarnya.
Frederikus menyayangkan bahwa semua program pendidikan berbasis komunitas di daerah pedalaman harus dihentikan sementara waktu. “Kami sudah mengupayakan program sekolah bergerak dan guru terbang, tapi OPM justru memanfaatkan situasi untuk menebar ancaman kepada para pendidik,” tambahnya.
Sementara itu, tokoh agama dari Keuskupan Timika, Pastor Markus Belau, juga angkat bicara. Ia menyebut bahwa OPM telah keluar dari nilai-nilai kemanusiaan dan moral. “Dalam agama manapun, tidak ada yang membenarkan penggunaan kekerasan yang menyebabkan anak-anak tidak bisa belajar. Ini adalah bentuk kejahatan terhadap generasi penerus Papua,” tegas Pastor Markus.
Berbagai pihak berharap agar masyarakat Papua tidak mudah terprovokasi oleh narasi separatisme yang digaungkan OPM. “Sudah saatnya kita memilih damai dan membangun masa depan anak-anak kita. Pendidikan adalah fondasi. Tanpa itu, Papua tidak akan pernah maju,” tutup Yulius Wonda.
