Kabarnoken.com- Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memastikan bahwa dukungan warga Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melanjutkan operasional PT Gag Nikel bukanlah sebuah rekayasa.
“Saya pikir tidak ada rekayasa ketika Menteri ESDM turun langsung ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat. Mereka menyampaikan aspirasi secara langsung,” kata Bambang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Menurut Bambang, sekitar 300 kepala keluarga di Pulau Gag menyuarakan harapan agar operasional tambang nikel kembali dibuka karena berdampak langsung pada kehidupan ekonomi mereka.
Ia juga menyebut adanya pro dan kontra soal aktivitas pertambangan sebagai hal yang wajar dalam demokrasi, bahkan menyamakannya dengan keberagaman genre dalam musik.
“Pro-kontra adalah hal biasa, yang penting bisa dikelola dengan baik berdasarkan asas kebermanfaatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menekankan pentingnya tiga aspek utama dalam merespons polemik tambang di Raja Ampat: kepatuhan terhadap regulasi, keberlanjutan operasional, dan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Kalau regulasinya jelas, perizinan dipenuhi, dan ada CSR yang nyata dirasakan masyarakat, maka akan tercipta keseimbangan antara ekonomi, ekologi, dan kesejahteraan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendatangi langsung Pulau Gag, Sabtu (7/6), dan disambut oleh puluhan warga yang meminta agar operasional PT Gag Nikel tidak dihentikan.
“Jangan tutup, Pak! Kami masih hidup dari sini,” teriak warga saat Bahlil menanyakan pendapat mereka.
Sementara itu, pada Selasa (10/6), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, tetapi menegaskan bahwa izin PT Gag Nikel tetap berlaku karena memenuhi syarat administrasi seperti RKAB dan dokumen AMDAL.
